Kemenparekraf Berpartisipasi dalam Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat di Kabupaten Pidie

Berita

Pidie – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berpartisipasi dalam Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat di Kabupaten Pidie pada Selasa, (27/6/2023). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwakili oleh Sekretaris Kementerian Ni Wayan Giri Adnyani, Kepala Pusat Pengembangan SDM Faisal, dan Direktur Poltekpar Medan Ngatemin menghadiri Kick Off yang dilaksanakan di Rumoh Geudong Desa Bili, Kemukiman Aron, Kec. Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kemenparekraf berpartisipasi dengan menghadirkan program pelatihan racik kopi yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2023, dan mengisi display program melalui promosi kegiatan Kemenparekraf pada booth yang didukung oleh Politeknik Pariwisata Medan. Pelatihan racik kopi diikuti oleh 20 orang peserta yang merupakan korban 12 Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat di Kabupaten Pidie. Pelatihan bertempat di Kantor Kecamatan Sigli dengan materi seputar pengenalan kopi dan sejarahnya, materi barista pemula, pemahaman peralatan kopi, dan praktik meracik kopi. Acara pelatihan ditutup oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM.

“Pada kesempatan ini, Kemenparekraf memberikan bantuan peralatan racik kopi bagi ahli waris Bapak Syukri bin Risyat (an. Mariana binti Ismail) Kelurahan Blang Cot, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dan memberikan bantuan peralatan pembuatan kue bagi keluarga Sarbanis bin Abdul Jalil, Kelurahan Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan,” ujar Kepala Pusat Pengembangan SDM Faisal. Selain memberikan pelatihan racik kopi, nantinya Kemenparekraf melalui Politeknik Pariwisata Medan juga akan memberikan pelatihan membuat kue bagi para korban, dan memberikan beasiswa untuk kuliah di Politeknik Pariwisata.

Penyelenggaraan Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat di Kabupaten Pidie pada tgl 27 Juni 2023 juga dihadiri oleh para Menko, Menteri yang terdapat dalam Inpres No. 2 Tahun 2023, Tim PKPHAM, Para Dubes Negara Sahabat, Organisasi Nasional/ Internasional yang membidangi HAM, para Forkopimda di Provinsi Aceh dan para perwakilan korban 12 kasus pelanggaran berat sejak 1965.

Kegiatan Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat berisi tentang Laporan Menkopolhukam, Video Infografis dukungan dari K/L, Pidato Presiden, Penyerahan Secara Simbolik Pemulihan Hak-Hak Korban HAM oleh Presiden, dan Kunjungan Presiden ke booth K/L.