Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Rabu, 17 Juni 2020. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan (KPP), Pusat Pengembangan SDM Parekraf mengadakan pertemuan guna membahas rencana teknis pelaksanaan akreditasi Golongan Pelatihan Dasar III. Dalam pertemuan ini, menghadirkan narasumber Meita Ahadiyati Kartikaningsih (Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi LAN RI) selaku narasumber

Pertemuan ini dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala PPSDM Parekraf, dalam sambutannya beliau menyampaikan harapannya agar ada pencerahan mengenai akreditasi khususnya akreditasi Diklat Latsar Gol. III terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan akreditasi. Selain itu, diharapkan adanya bimbingan dari LAN untuk melakukan persiapan kegiatan akreditasi ini.

Dalam pertemuan ini bu Meita menyampaikan ada beberapa instrumen baru dari LAN mengenai proses akreditasi. Perubahan instrumen tersebut kedepannya merupakan penambahan proses penyampaian data statis dan dinamis.

Kegiatan diakhiri dengan penutupan oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Beliau berharap proses akreditasi berjalan lancar dan dokumen dokumen syarat reakreditasi bisa dipenuhi sehingga Kemenparekraf/Baparekraf bisa mendapatkan akreditasi yang sudah diajukan.

Jakarta – Bidang Jabatan Fungsional Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenparekraf terus melakukan penyempurnaan Naskah Akademik Jabatan Fungsional (NA JF) Parekraf pada Senin, 15 Juni 2020.

Kegiatan diskusi yang dilakukan secara daring ini diinisiasi oleh Tim Penyusun dan Tim Editor NA yang dihadiri 24 orang peserta. Pimpinan yang hadir dalam diskusi editing draf NA ini Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Cecep Rukendi sekaligus Ketua Tim Editor, Kepala PPSDM Kemenparekraf Anggarahayun Anujuprana serta Analis Kebijakan Madya Kemenparekraf yaitu Noviendi Makallam, Agus Priyono dan Basuki Antariksa hadir sebagai narasumber.

“KemenPANRB akan menyetujui JF ini jika kita dapat meyakinkan mereka bahwa JF ini benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Kepala Bidang Jabatan Fungsional Eka Pan Lestari. Beberapa waktu lalu, Bidang JF telah melakukan sharing knowledge bersama BKN, LAN RI dan Kemendagri.

“Draf NA ini masih memunculkan beberapa data yang dipandang terlalu lama jadi harus diganti dengan data referensi dari tahun terbaru,” komentar Noviendi Makalam. “Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dikritisi yaitu tentang penguatan dari NA seperti urgensi perlunya JF Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Agus Priyono.

Diskusi dalam rangka editing draf NA ini juga memunculkan tentang pentingnya identifikasi masalah yang nantinya menguatkan argumentasi bahwa JF Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu digabungkan. Disamping pendapat dan masukan yang bermanfaat dari para narasumber Cecep Rukendi juga mengingatkan tentang pentingnya penulisan yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Lebih lanjut pada kesempatan itu Karo SDMO memberikan arahan agar setelah penyempurnaan draf NA ini dapat segera disampaikan kepada Sesmen agar dapat segera dikirimkan ke KemenPANRB sebelum mendekati tanggal 30 Juni 2020.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Rabu 17 Juni 2020, Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan (KPP) mengadakan Rapat Persiapan Review Soal Simulasi Analisis Kasus dan Leaderless Group Discussion (LGD). Rapat ini dipimpin oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf.

Dalam pertemuan ini, Qorizky selaku calon Assessor SDM Aparatur pada Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta (KMT) menyampaikan draft analisis kasus yang telah disusun oleh tim Subbidang KMT untuk dipelajari dan dianalisis bersama. Dalam sesi ini, Bapak Hayun menyampaikan masukan bahwa dalam proses penyusunan simulasi harus berdasarkan apa yg dilakukan oleh job target itu sendiri,tidak bisa sembarangan dan hanya  asal mengikuti isu yang sedang tren seperti Covid-19. Melalui diskusi persiapan review soal simulasi analisis kasus dan LGD ini, diharapkan para peserta memiliki pemahaman yang sama terkait proses penyusunan simulasi, sehingga kegiatan Review Soal Simulasi Analisis Kasus dan LGD yang akan dilaksanakan  esok hari  bersama expert dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Selasa, 16 Juni 2020 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusbang SDM Parekraf) kembali menyelenggarakan Learning Organization. Kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai sarana pembelajaran dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Pusbang SDM Parekraf. Materi Learning Organization kali ini ialah mengenai “Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata.”

Pada sesi pemaparan materi, A.M. Fahmi menjelaskan mengenai Penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Pariwisata (PTP) di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penerimaan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur SBMPTNP (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata) dan jalur SMMPTNP (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata). SBMPTNP merupakan pola seleksi bersama yang terintegrasi dan terpadu berdasarkan nilai test yang dilaksanakan.

Sesi paparan materi dan diskusi berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan diakhiri dengan pelaksanaan kuis sebagai bentuk evaluasi guna mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dari hasil kuis tersebut, ditetapkan lima peserta terbaik berdasarkan nilai tertinggi dan waktu penyelesaian tercepat.

Jakarta – Bidang Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Rapat Penelaahan PKS dan MOU Latsar CPNS Golongan II dengan menghadirkan Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum pada Senin, 15 Juni 2020. Rapat dilakukan secara daring bersama Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta.

“Saat ini Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang melaksanakan Latsar untuk CPNS Golongan II Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Diharapkan kegiatan rapat ini dapat memberikan masukan terhadap kesesuaian MoU dan PKS antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu berkas administrasi yang perlu dilengkapi dalam pelaksanaan Diklat ini,” ujar Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bapak R. Adi Mukhtar Rivai.

Beberapa topik yang dibahas dalam rapat kali ini mengenai kesesuaian format MoU dan PKS yang mengacu kepada Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pada akhir rapat Bapak Ichwan Fajar Haraki selaku Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan rapat ini sehingga dalam pembuatan Dokumen Kerja Sama dapat selaras dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi kedepannya.