Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Senin, 13 Juli 2020. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan bersama dengan Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan rapat untuk pembahasan outline chart gap kompetensi JPTP yang telah diselesaikan oleh Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta, dan dilanjutkan membahas rencana pelaksanaan diklat prioritas tahun 2020 berdasarkan gap kompetensi. Rapat dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau menyampaikan rapat pada pagi hari ini dilaksanakan guna membahas gap kompetensi JPTP dan diklat prioritas tahun 2020. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pembahasan gap kompetensi JPTP yang telah diselesaikan oleh Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta yang dipaparkan oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat perbaikan dalam menyajikan data di paparan seperti tampilan persentase peserta per gap kompetensi dan tampilan chart agar lebih menarik.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan diklat prioritas tahun 2020 yang juga di paparkan oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai. Terdapat beberapa arahan dari Bapak Anggara Hayun Anujuprana terkait dengan pihak yang akan diajak untuk kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan, seperti pelatihan legal drafting yang akan dilaksanakan pada minggu ke-III bulan Juli bersama dengan salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia dan termasuk pembahasan diklat teknis lainnya.

Rapat ditutup oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan. Beliau berharap agar tindak lanjut kegiatan di Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan dapat diselesaikan dengan segera.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 09 Juli 2020. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan kembali menyelenggarakan Rapat Pembahasan Diklat Prioritas Tahun 2020 dan Serapan Anggaran Pusat Pengembangan SDM Parekraf.

Kegiatan rapat diawali dengan pembukaan oleh Ibu Ni Wayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan arahan terkait dengan mekanisme pengusulan pendidikan dan pelatihan. Mekanisme tersebut terdiri dari penawaran berdasarkan kalender tahunan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh peserta berdasarkan GAP Kompetensi dan GAP Kinerja. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf terkait program pendidikan dan pelatihan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil analisis GAP Kompetensi dan usulan dari unit kerja yang disampaikan pada kegiatan FGD Analisis Diklat dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi.

Beberapa poin penting dengan rincian antara lain : Mekanisme usulan keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, 2 (dua) diklat prioritas manajerial pada tahun 2020, 10 (sepuluh) diklat prioritas jabatan fungsional – pengangkatan pertama pada tahun 2020, 3 (tiga) diklat prioritas jabatan fungsional – kenaikan jenjang jabatan pada tahun 2020, 8 (delapan) diklat prioritas teknis – kompetensi manajerial pada tahun 2020 berdasarkan saran pengembangan dari hasil analisis GAP Kompetensi (8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosiokultural).

Arahan Ibu Ni Wayan Giri Adnyani terkait pariwisata dasar perlu dibuat modul dan kurikulumnya dengan melibatkan resource seperti WI, STP, dan pihak lain yang expert di bidang pariwisata di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Dalam modul dan kurikulumnya perlu ditambahkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Terkait dengan ekonomi kreatif dasar pun Pusbang SDM Parekraf, diarahkan untuk segera membuat rancangan program diklat dan modul sebagai dasar pelaksanaan diklatnya. Pembuatan dokumen program diklat ini wajib menginformasikan kurikulum, jam pelajaran, materi pelatihan, indikator keberhasilan, dll untuk masing-masing kegiatan diklat.

Tahun 2020, diklat yang dapat mulai dilaksanakan ialah Workshop CMC, Workshop Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Jurnal Nasional/ Internasional, Pelatihan Penulisan Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact, Asessment dan Advokasi Kebijakan, Bimtek Table Manner, Workshop Legal Drafting, Diklat Ethic and Law in Media Journalism, Assessor SDM, Lead Auditor ISO 9001:2015, Teknologi Big Data Analytic. Sebelum rapat ditutup, Bu Giri menyampaikan pesannya untuk membuat telaahan singkat untuk dasar pemilihan diklat prioritas teknis kompetensi manajerial dengan melampirkan pie chart dari data GAP Kompetensi dengan penambahan faktor rentang usia dan penempatan unit kerja, dan membuatan matriks penyelenggaraan diklat beserta dengan skenario pelaksanaannya untuk masing-masing kegiatan diklat

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 01 Juli 2020. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akreditasi program diklat dengan LAN – RI.

Pembukaan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pesan bahwa terkait pelaksanaan akreditasi untuk Pelatihan Dasar, kemungkinan untuk tahun ini tidak jadi kami ajukan, karena tahun ini dan kemungkinan tahun depan kita tidak ada penerimaan Calon PNS, oleh karena itu perlu solusi terkait kebutuhan proses akreditasi akan dialihkan untuk akreditasi diklat yang lain. Sebagai alternative lain untuk proses pengajuan akreditasi, apakah mungkin diklat teknis yang terkait dengan jabatan fungsional, misalya diklat JFAK untuk dapat kami ajukan proses akreditasinya.

Tahun ini, ada target dari salah satu dari program diklat untuk diproses pengajuan akreditasi ke pihak LAN-RI, dan bila membutuhkan data dukung akan kami coba penuhi. Dengan adanya peralihan Jabatan Fungsional, banyak yang beralih dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Jabatan Fungsional, sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk para pejabat fungsional yang baru akan banyak dan sering kita laksanakan.

Perwakilan dari LAN-RI, Bu Harti menerangkan bahwa Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah masih dijadikan dasar untuk penilaian dan beberapa unsur  yang nanti perlu di nilai adalah data-data dari penyelenggaran terkait pelaksanaan Diklat sebelumnya.

Dalam kesimpulan Pak Adi (Kabid KPP) menyampaikan kesimpulan bahwa intinya apabila sebuah Lembaga Diklat ingin mengajukan akreditasi program diklat teknis maka harus terlebih dahulu menyelenggarakan Diklat yang akam diajukan akreditasinya minimal 3 atau 5 kali dengan pendampingan dari LAN atau lembaga diklat yang sudah terakreditasi minimal B.

Kegiatan diakhiri dengan penutupan oleh Bapak Hayun selaku Kepala Pusbang SDM Parekraf, dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga menyampaikan rencana untuk mengusulkan ke LAN terkait dengan persiapan rencana akreditasi diklat JFAK secara mandiri dan MICE.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 03 Juli 2020. Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan audiensi rancangan program pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pihakPusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (Puspar-UGM). Rapat dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa saat ini Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memiliki modul pariwisata dasar yang diterbitkan tahun 2011 dan dirasa sudah kurang sesuai dengan perkembangan dan kondisi kepariwisataan saat ini. Oleh karena itu, Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (Puspar-UGM) untuk melakukan penyesuaian terhadap modul tersebut berikut dengan pembuatan program diklatnya yang ditargetkan selesai dalam tiga bulan kedepan. Nantinya modul ini akan digunakan dalam diklat pariwisata dasar yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2020.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian selayang pandang dari Bapak Heri Hermawan selaku Widyaiswara Madya di Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau menyampaikan bahwa ASN dilingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib memiliki kompetensi yang knowledge, skill, dan attitude. Beliau juga menyampaikan tentang struktur pengetahuan kepariwisataan yang terdiri dari multidisiplin, prinsip-prinsip dasar kepariwisataan, dan dinamika kepariwisataan serta pembahasan tentang struktur diklat kepariwisataan untuk diklat dasar dan diklat tingkat tinggi.

Pada kesempatan selanjutnya, disampaikan pemaparan materi oleh Bapak Prof. Janianton Damanik dari Pusat Studi Pariwisata UGM. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa nantinya perlu adanya penggalian informasi lebih lanjut tentang target training, skill/kompetensi, materi training (level), penentuan trainer, jadwal, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Audiensi Rancangan Program Diklat diakhiri dengan penutupan oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Pusat Studi Pariwisata UGM untuk melakukan kerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pembuatan program diklat dan modul diklat pariwisata dasar dan lanjutan. Selanjutnya akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas lebih dalam terkait dengan hal teknis pelaksanaan kegiatan tersebut.  

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Jumat, 03 Juli 2020 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) mengadakan pertemuan secara daring dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) serta BINUS University guna membahas pembuatan rancang bangun penguatan kelembagaan PPSDM Parekraf.

Pertemuan ini dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala PPSDM Parekraf. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan tujuan pembuatan rancang bangun penguatan kelembagaan ini agar PPSDM Parekraf menjadi sebuah lembaga yang profesional, oleh sebab itu semua harus di set up dengan baik sejak awal. Sejalan dengan hal tersebut, Ibu Ruly Marianti selaku Deputy Principal Advisor and Senior Advisor GIZ dalam sambutannya menyampaikan bahwa bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang bekerja dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan hal yang membanggakan bagi GIZ, meskipun saat ini menjadi tugas yang amat berat karena terdampak parah oleh pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Bapak Jimmy Sadeli dari Binus University menyampaikan paparan mengenai Project Plan yang terdiri dari tiga fase yaitu fase A, di mana PPSDM Parekraf merupakan motor, selanjutnya pada fase B merupakan pelaksanaan yang akan menjadi inti dari kerja sama, dan terakhir pada fase C pihak BINUS akan mengusulkan beberapa pilihan metode proyek dan nanti akan dirumuskan bersama, inisiatif mana yang akan menjadi prioritas untuk kurun waktu kedepan.

Dalam sesi diskusi, disampaikan bahwa perlu adanya pencanangan rencana kerja, risiko yang ditetapkan institusi, serta mapping risk dari kegiatan-kegiatan yang ada di Pusbang. Sebagai penutup, Ibu Rully menyampaikan bahwa BINUS akan memfasilitasi proses belajar PPSDM Parekraf agar dapat menganalisis risiko, sedangkan content akan lebih banyak dibuat oleh PPSDM Parekraf. Selanjutnya, melalui kesepakatan bersama akan ditentukan core business PPSDM Parekraf dan akan dilakukan workshop sebagai sosialisasinya.