Kemenparekraf/Baparekraf, Palembang – Selasa, 09 Februari 2021, Tim Assessor Pusat Pengembangan SDM Parekraf melaksanakan penyampaian hasil penilaian potensi dan kompetensi kepada pihak Politeknik Pariwisata Palembang dan para Assessee sebagai bentuk umpan balik dari kegiatan pengukuran yang telah dilakukan. Hadir dalam pertemuan ini, Bapak Zulkifli Harahap, Bapak Daniel Sihombing, beserta jajaran pegawai di Poltekpar Palembang.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Direktur Poltekpar Palembang, Bapak Zulkifli Harahap. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan perlunya program penilaian dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Poltekpar Palembang. Selain itu, kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Calon Dosen dan Instruktur di Poltekpar Palembang merupakan yang pertama kali di antara Poltekpar lain di bawah naungan Kemenparekraf/Baparekraf. Selanjutnya, Tim Assessor menyampaikan paparan mengenai hasil penilaian potensi secara umum dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis hasil penilaian potensi dan kompetensi yang diserahkan oleh Bapak Adi Mukhtar Rivai selaku Assessor Ahli Madya/Koordinator Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan kepada Direktur Poltekpar Palembang. Acara dilanjutkan dengan penyampaian feedback secara individual antara assessee dengan assessor yang menanganinya.

Diharapkan, saran pengembangan dan rekomendasi yang sudah dituangkan di dalam laporan dapat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi para Calon Dosen dan Instruktur Poltekpar Palembang khususnya serta kebijakan pengembangan SDM Poltekpar Palembang umumnya.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 26/01/2021. Dalam rangka peningkatan kualitas dan komptenesi SDM Aparatur melalui Program Beasiswa Rintis Gelar Pascasarjana Strata Dua (S2) di bidang Pariwisata, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) pada tahun anggaran 2021 ini akan melanjutkan memberikan beasiswa pendidikan kepada SDM Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Terkait Program Beasiswa Rintis Gelar Pascasarjana Strata Dua (S2) di bidang Pariwisata Tahun 2021, agar kedepannya tidak ada masalah maka perlu adanya diskusi lebih dalam terkait apakah perlu membuat Peraturan Menteri/Keputusan Menteri yang baru atau cukup hanya Keputusan Sekretaris Kementerian saja”, ujar Kepala PPSDM Parekraf yang pada intinya menyatakan kesiapannya atas pelimpahan pekerjaan mengenai pelaksanaan beasiswa rintis gelar ini dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Rapat ini turut dihadiri oleh Ibu Dessy Ruhati selaku Kepala Biro Umum dan Hukum serta para perwakilan Koordinator dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organiasasi. Saat memberikan sambutan, Ibu Dessy menyatakan bahwa : “Peraturan Menteri harus diganti dengan Peraturan Menteri juga sehingga ada baiknya disiapkan payung hukum yang lebih tepat yang nantinya akan dipelajari secara bersama dan mengharapkan agar PPSDM Parekraf yang akan memprakarsai mengenai peraturan dimaksud”.

Ada beberapa masukan perubahan atau revisi pada peraturan yang disampaikan oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana diantaranya adalah:

• Mengenai pemberian beasiswa bagi jabatan yang diperlukan apabila melebihi batas usia, maka diperlukan adanya klausul yang dibunyikan bahwa hal tersebut disetujui terlebih dahulu oleh Biro SDMO;
• Mengenai laporan pembelajaran yang diberikan dapat dicantumkan tembusan unit kerja penyelenggara beasiswa dan Eselon II

Sebagai tindak lanjut dari rencana-rencana yang dituangkan pada rapat ini akan diadakannya pertemuan kembali dalam membahas peraturan secara lebih rinci yang akan dijadikan payung hukum program beasiswa dengan Biro SDMO dan Biro Umum dan Hukum

-RHS-

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 28/01/2021. PPSDM Parekraf melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan kembali mengadakan rapat guna membahas perkembangan platform e-learning. Rapat ini dihadiri oleh PPSDM Parekraf, Pusat Data dan Sistem Informasi, Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata, Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan pihak ISED selaku pengembang e-learning. Pertemuan dibuka oleh Bapak Anggara Hayun selaku Kepala PPSDM Parekraf yang menyampaikan progress pengembangan platform yang sudah mencapai 80% sehingga pertemuan pada hari ini ditujukan untuk mengevaluasi kritik dan saran yang telah disampaikan dari masing-masing unit kerja terkait.

Pada pertemuan hari ini, Bapak Dudi dari ISED selaku pengembang e-learning juga menyampaikan perkembangan terhadap kritik dan saran yang telah disampaikan oleh masing-masing unit kerja. Sampai dengan saat ini, pihak pengembang masih melakukan perkembangan berkelanjutan sehubungan pula dengan akan diadakannya Pelatihan Pariwisata Dasar Angkatan II dengan metode daring.

Pertemuan hari ini juga membahas beberapa saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kaitan pengembangan platform, diantaranya adalah halaman depan yang perlu dikembangkan dengan tampilan yang lebih milenial. Usulan dari tim pengembang agar form pendaftaran yang dikemas secara sederhana dan selanjutnya para peserta diarahkan untuk melakukan update profile dan juga upload perijinan. Usulan dari perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) kiranya data yang diinput dapat tersambungkan peserta dari PNS Kemenparekraf/Baparekraf dengan aplikasi SIMPEG dan harapan agar platform ini dapat digunakan semaksimal mungkin oleh masing-masing unit kerja.

Rapat ditutup oleh Bapak Dadang dari pihak ISED yang menyampaikan agar platform e-learning dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Diharapkan juga proses pengembangan ini dapat diselesaikan pada bulan Maret 2021. Tindak lanjut dari pertemuan hari ini adalah adanya rencana pelatihan kelas e-learning pada tanggal 1 s.d. 3 Februari 2021 yang diperuntukkan bagi admin unit kerja.

SB: GRC

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 26/01/2021. PPSDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan merencanakan akan adanya kerja sama dengan Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI. Pertemuan hari ini dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala PPSDM Parekraf yang menyampaikan ada beberapa kegiatan yang dapat dikolaborasikan antara PPSDM Parekraf dengan Pusdiklat Kemenag RI. Pertemuan dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Rudi Subiantoro selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag RI yang menyampaikan bahwa pekerjaan dan kerja sama sudah bersifat terbuka dan mengharapkan adanya pertemuan secara tatap muka di waktu dekat.

Pada pertemuan hari ini baik PPSDM Parekraf dan Pusdiklat Kemenag RI memaparkan profile dan program-program yang dibangun di unit kerja masing-masing. Setelahnya, pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai program-program dan kerja sama yang mungkin dibangun oleh kedua belah pihak,

Di akhir pertemuan, baik PPSDM Parekraf maupun Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag RI menyimpulkan adanya kemungkinan kerja sama di bidang penyusunan kurikulum ekonomi kreatif, kewirausahaan, adanya pelatihan teknis untuk pada Widyaiswara dan pembagian materi dan penceramah untuk eselon I dan II.

Pertemuan hari ini ditutup oleh Bapak Syaiful dari Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag RI dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat dan berharap agar pertemuan dan kerja sama yang akan dibangun dapat memberikan manfaat bagi banyak orang (G.C)

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 20/01/2021. PPSDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan telah menyelenggarakan rapat dalam rangka mencari solusi dan trobosan dalam pemberian honorarium dan pelaksanaan JP bagi widyaiswara. Rapat telah diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 22 Januari 2021 dan dibuka secara langsung oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala PPSDM Parekraf. “Pembahasan pada rapat ini tujuannya untuk mendiskusikan terobosan dan solusi yang bisa diperoleh untuk semua pihak terkait pembayaran honorarium widyaiswara agar tidak terjadi kesalahan-kesalan dan melanggar peraturan pada SBM tahun 2021,” ujar Kepala PPSDM.

Secara detail Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan menjelaskan penerapan pemberian honorarium baik untuk Narasumber, Penceramah, dan Widyaiswara dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan PMK Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 serta Perka LAN Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi jabatan fungsional widyaiswara.

Disepakati solusi terkait pemberian honorarium widyaiswara dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diantaranya untuk jangka pendek dalam pemenuhan 32 JP yaitu dengan cara melakukan kegiatan penunjang yang bisa dikonversikan pada jam pelajaran atau berkolaborasi dengan lembaga diklat lain agar bisa saling bertukar atau berbagi dalam pemberian mata pelajaran dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk solusi jangka panjang disepakati akan dirancang Peraturan Menteri kaitan pengakreditasi program untuk lembaga diklat dimana nantinya para widyaiswara bisa menjadi fasilitator dan bisa menunjukkan serta menyalurkan kompetensinya di bidang kepariwisataan.

Drafted by –RHS–