Makassar 12 – 15 Juli 2023, bertempat di Dalton Hotel Makassar, Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km 16 Makassar. Sulawesi Selatan,berlangsung Workshop Pemenuhan Kelengkapan Ruang Lingkup Skema Kualifikasi dan Penyusunan Panduan Kurikulum Berbasis Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC).

Hadir dalam workshop ini Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Faisal,  Wakil ketua BNSP, Miftakul Azis, Wakil Ketua National Tourism Professional Board (NTPB) I Gusti Putu Laksaguna, Master Asesor Asean Mustafa, Para Direktur Poltekpar/ perwakilan Para Ketua/Direktur LSP P1 Poltekpar dan perwakilan lain yang terlibat pada worskhop ini.

Dalam sambutannya, Bapak faisal menyampaikan untuk meningkatkan daya Saing maka perlu untuk meningkatkan kompetensi, produktifitas dan menerapkan sertifikasi, selain itu kegiatan ini selaras dengan Pepres Revitalisasi Vokasi yang harus selaras dengan Industri dan untuk Poltekpar agar 2 organ dari pengelola Prodi dan juga kelembagaan LSP P1 sebagai front line dalam implementasi Repilisasi pelatihan dan Pendidikan Vokasi di Poltekpar.

Harapannya pada pertemuan dapat menuntaskan Panduan dengan Bahasa dan panduan terstandar yang dapat diterapkan di seluruh Poltekpar bukan denga gaya masing-masing dan Panduan ini menjadi acuan yang sama merujuk pada dokumen yang dihasilkan ujar “Kapusbang SDM Bapak Faisal”.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh bapak Miftakul Aziz selaku wakil ketua BNSP yang menyampaikan beberapa poin :

• Peserta agar dapat Menyusun MUK dan bila Poltekpar telah terferifikasi dan dapat mempertemukan masing-masing bidang dari LSP untuk dipertemukan di BNSP dengan membagi tugas dalam Menyusun asesmen yang efektif dan efesien dengan menugaskan Rahmat Sugianto dan Dewi Eka untuk mengembangkan MUK terbaru dari Kemendikbud Vokasi.
• Kepmen mengikuti amanat PP Revisi 52 bahwa penetapan kualifikasi oleh Menteri mencakup untuk Poltekpar sebagai Pembina sektor dan untuk keluarannya SE yang mengacu pada Kepmen yang berlaku pada sektor pariwisata.
• Pilihan pada kualifikasi Asean Pariwisata rownya sudah jelas yang mana BNSP bersama instansi teknis Kemendikbud pada vokasional untuk dapat menentukan pemaketan kualifikasinya agar tidak terjadi kebebasan pada penentuan Skema SKKNI.

Selanjutnya Bapak I Gusti Putu Laksaguna selaku Wakil Ketua NTPB menyampaikan Kegiatan penyusunan panduan ini adalah hasil akhir dari Kepmen tentang kualifikasi ini dan sebagai salah satu yang di share kepada industry adalah skema-skema ini.

Acara ditutup oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan EKonomi Kreatif Bapak Faisal pada hari sabtu 15 Juli 2023

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta (12/07/2023) – dalam rangka pembinaan JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Pusbang SDM Parekraf SDM Parekraf dalam hal ini Tim Pokja 3 Layanan Administrasi Teknis dan Penyusunan Pedoman JF Adyatama menerima kunjungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Tujuan kunjungan ini adalah melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pengisian Angka Kredit serta penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – (12/07/2023) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (Pusbang SDM Parekraf), melakukan kolaborasi pelatihan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bermaksud menyelenggarakan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rapat dihadiri oleh Perwakilan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Bapak Sadono Direktur Pelaksanaan Diklat, Dr. Yakob, Direktur Perencanaan Diklat dan Dr. Tri Suhartati PTP Ahli Madya. Pembukaan kegiatan disampaikan oleh Bapak Fransiskus mewakili Bapak Faisal selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, beliau menyampaikan PNS memegang peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang ideologi Pancasila sangat diperlukan agar PNS dapat menjadi agen pembangunan yang berintegritas, loyal, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi PNS bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini juga dapat membantu PNS dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Pelatihan akan berlangsung selama 2 hari di Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gd. Film Pesona Indonesia Jakarta Selatan. Beliau pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sadono dan Ibu tri yang telah bersedia hadir pada rapat hari ini. Dilanjutkan dengan penyampaikan materi oleh Bapak Sadono dengan menyampaikan struktur pelatihan berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 dengan 6 materi pokok yang dapat diselenggarakan di Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat menumbuhkan kembali nilai Pancasila. Dalam hal ini, kemampuan untuk memaknai, merefleksikan, dan menghargai nilai-nilai Pancasila.

Geber, Gercep dan GaspolSalam SDM Unggul dan BerAKHLAK

Kemenparekraf/Baparekraf, Bandung (6 s.d 8 Juli 2023) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (Pusbang SDM Parekraf), melaksanakan Workshop Review Kurikulum dan Modul Diklat Teknis Bidang Parekraf Tahap III dan Perancangan Kurikulum  Pelatihan JF Adyatama di Hotel Holiday Inn Bandung – Jawa Barat.

Acara dibuka oleh Bapak Faisal selaku Kepala Pusbang SDM Parekraf, pada kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa Workshop Tahap III ini merupakan lanjutan dari FGD review kurikulum yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk menghasilkan peta jalan, kerangka kualifikasi, kurikulum dan skema sertifikasi. Peta Jalan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, penyusunan pola kerja, pengembangan model, penyusunan seluruh kualifikasi dan finalisasi.

Workshop ini menghasilkan pemodelan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ 16 Tahun 2023, kesepakatan pemodelan berbasis fungsi yang menghasilkan struktur kurikulum, modul pelatihan, Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus), dan skema sertifkasi. Kesepakatan lain yang dihasilkan dalam workshop ini yaitu semua pelatihan fungsional Adyatama menjadikan pelatihan teknis pariwisata dasar sebagai prasyarat utama (prerequisite) dan pelatihan teknis pariwisata dasar akan dimasukkan dalam skema kualifikasi Jabatan Fungsional Adyatama.

Rencana tindak lanjut dari workshop ini yaitu penyusunan draft struktur kurikulum dan modul pelatihan JF Adtayama Ahli Pertama, Penyusunan Draft Standar Kompetensi Khusus (SKK) Khusus dan Skema Sertifikasi JF Adyatama Ahli Pertama, Penyiapan Pembentukan LSP P2, supplai materi dari setiap bagian yang berhubungan dengan fungsi yang ada, serta breakdown domain kompetensi dari setiap KUK pada tabel matriks pembentukan mata pelatihan dan materi pelatihan JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf berbasis standar kompetensi.

Bali 10 Juli 2023, bertempat di ruang rapat Gedung Pascasarjana Politeknik Pariwisata Bali, berlangsung Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka persiapan pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penjajagan dan kegiatan audiensi bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Stakeholders Pariwisata NTT di Kota Kupang sebelumnya.

Hadir dalam FGD ini Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Faisal, Lektor Kepala Politeknik Pariwisata Bali Ibu Dr. Irene Hanna H. Sihombing, Bapak I Putu Eka Nila Kencana, Bapak I Ketut Adhi Astawan, Bapak I Nyoman Rinala.

Dalam sambutannya, Bapak faisal menyampaikan program study di luar kampus utama (PSDKU) merupakan bagian dari persiapan generasi emas 2045. Kajian menjadi kompas dan acuan dalam melihat suppy dan demand
(analisis pasar). Perlu dilihat apakah sudah ada calon mahasiswa (SDM)
yang terverifikasi memiliki potensi dalam bidang pariwisata, selain itu diperlukannya penilitan risiko yang mungkin ditemui di masa mendatang di dalam pendirian PTNP di NTT (kebijakan pemerintah dan sekolah/institusi pendidikan pariwisata yang sudah ada di lokasi pendirian PTNP.

Selanjutnya dilakukan pemaran hasil dari Bapak Putu Nila terkait analisis kelayakan pendirian PTNP NTT yang mencakup analisis fisik, sosial budaya, ekonomi, kemenarikan PTNP & pendapat pemangku kepentingan di NTT)

Pertemuan FGD ini disimpulkan perlunya komitmen pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pendirian PTNP, baik penyediaan lahan maupun SDM maupun kolaborasi dengan industri setempat serta kajian yang dihasilkan memiliki pendekatan lebih ke industri agar sustainable. ujar “Bapak Faisal”