Kemenparekraf/Baparekraf, Bogor (26/10/2022) – Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Workshop Penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk mendukung kesetaraan gender di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf serta merupakan wujud penerapan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Workshop ini diikuti oleh perwakilan dari Satuan Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Kegiatan yang telah dimulai sejak Senin, 24 hingga 26 Oktober 2022 ini dibuka oleh Ibu Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE. Ibu Sesmen/Setama dalam sambutannya menyampaikan workshop ini adalah sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, oleh seluruh penduduk, baik perempuan maupun laki-laki. Pengarusutamaan Gender (PUG) ditujukan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada kesempatan berikutnya Bapak Faisal MM.Par, CHE selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan selayang pandang bahwa workshop ini sangat strategis dan penting, Inpres No. 9 Tahun 2000  hadir dalam rangka mengatur agar tidak terjadi ketimpangan terhadap gender, yang deisebabkan karena adanya gap, kesenjangan, dan diskriminasi.

Pelaksanaan workshop GAP dan GBS ini menghadirkan peserta dari beberapa satker dan uker teknis dibidang penganggaran, kegiatan workshop ini termasuk hal yang baru pertama kali dilaksanakan di lingkungan Kemenparekraf beberapa tahun terakhir dikemnparekraf, sejak isu gender terkait penganggaran bergulir.

Hari pertama Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan  narasumber yang ahli mengenai topik pengarusutamaan gender. Terdapat tiga materi yang disampaikan pada pertama diantaranya membahas Konsep, Teori, dan Isu Gender secara Global dan Nasional dalam Program Pembangunan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA. Ibu Lenny N. Rosalin, SE, MSc, MFin. Perkembangan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pengarasutamaan gender (hingga TW III 2022) disampaikan oleh Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik. Ibu Mariet Tetty N, MA. Pentingnya Anggaran Responsif Gender dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disampaikan oleh Direktur Angaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Ibu Chalimah Pujihastuti, S.E., Ak., MAFIS. Penyampaian materi sesi pertama ini dimoderatori oleh Bapak Fransiskus Handoko S.ST.Par., M.Sc selaku Widyaiswara Ahli Madya dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Sesi materi kedua, membahas Integrasi Gender dan Mekanisme Tangging Anggaran Responsif Gender disampaikan oleh Dra. Helsyanita selaku Perencana Ahli Madya dari Asdep Ekonomi  Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Menemukenali Isu Gender pada Program/ Kegiatan/RO di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disampaikan oleh Bapak Yulius Hendra Hasanuddin selaku Tim Fasilitator dari Kemen PPA. Sesi ini dimoderatori oleh Bapak Suwanto, SE., MSi selaku Widyaiswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sesi Materi Ketiga disampaikan oleh Perwakilan dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang menyampaikan Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Hari kedua peserta mendapatkan materi Tata Cara Penyusunan Data Terpilah dan melakukan workshop Penyusunan GAP dan GBS yang disampaikan dan didampingi oleh Bapak Yulius Hendra Hasanuddin selaku Tim Fasilitator dari Kemen PPA. Antusiasme peserta terlihat selama pelaksanaan workshop ini, dimana interaksi dan diskusi antara peserta dan fasilitator serta narasumber cukup intens terjadi. Puncaknya, peserta mempresentasikan dokumen GAP dan GBS yang telah disusun, dari masing-masing Satker dan di revisi sesuai masukan oleh fasilitator workshop. Kegiatan ditutup pada tanggal 26 Oktober 2022 oleh Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bapak Fransiskus Handoko, S.ST.Par., M.Sc. Beliau menyampaikan Dengan terselenggaranya workshop ini, harapannya akan mendapat masukan dan pandangan dari berbagai narasumber. GAP dan GBS yang nantinya terbentuk akan dapat membantu dalam menjalankan regulasi yang ramah untuk semuanya, dan juga semoga ilmu yang didapat pada kegiatan ini dapat diterapkan untuk menyusun GAP dan GBS pada satuan kerja atau unit kerja masing masing. – re –

Bogor, 24-08-2022 – Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM bagi ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf berhasil menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Standar Kompetensi Kerja Nasional ASN pada Kompetensi Teknis pada tanggal 24 Agustus 2022 di Hotel Royal Padjajaran, Bogor Jawa Barat dengan mengundang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing Sekretariat Deputi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, perwakilan dari Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata dan Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, serta seluruh Koordinator di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Parekraf.

Tujuan dari Penyelenggaraan kegiatan FGD ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Faisal MM.Par., CHE selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf pada sambutannya yaitu untuk memperoleh pemahaman, insight, serta penyamaan persepsi, dan rencana aksi penyusunan standar kompetensi jabatan ASN. Sehingga secara terintegrasi nantinya Kemenparekraf/Baparekraf dapat mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN berbasis standar kompetensi jabatan.

Pada Kesempatan kegiatan FGD kali ini, difokuskan kepada pembahasan permasalahan seperti ketimpangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, tingkat profesionalitas ASN yang masih belum memadai, dan masih kurangnya kompetensi dan kebutuhan perluasan jabatan fungsional.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkesempatan mengadakan FGD yang secara khusus menghadirkan Narasumber berkompeten yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan masukan bagi peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Pada Sesi Pertama diskusi Panel dihadiri narasumber panelis 1. Bapak Yudha Kartika, SE selaku Analis Kebijakan Ahli Muda yang merupakan perwakilan dari Kemenpan RB, 2. Bapak Fani Heru Wismono, SE,., MA., MAP selaku Koordinator Pengembangan Program Teknis dan Sosial Kultural yang merupakan perwakilan dari LAN, 3. Bapak Sulaiman, A.Md.Par., SE., MM selaku Koordinator Substansi Sertifikasi Ekonomi Kreatif perwakilan Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf, 4. Bapak Fakhrudin, M.Si. Psikolog Direktur PT Daya Maskara UI selaku Konsultan Adyatama Parekraf. Sedangkan pemaparan diskusi sesi kedua dihadiri 1. Bapak Agung Sugiarto, SH., MH selaku Analis Kepegawaian Ahli Madya perwakilan dari BKN, 2. Bapak Cecep Rukendi, S.Sos., MBA selaku Kepala Biro SDMO Kemenparekraf, 3. Bapak Faisal, MM.Par,CHE selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf Kemenparekraf, 4. Ibu Tetty DS Ariyanto, M.Par selaku Anggota Komisioner Bidang Mutu dan Kerja Sama BNSP perwakilan Ketua BNSP.

Kegiatan FGD diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel 2 sesi yang dimoderatori oleh Bapak Fransiskus Handoko, SST.Par.,M.Sc selaku Koordinator Pendidikan dan Pelatihan/Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Parekraf pada sesi panel pertama dan Bapak Suwanto, SE., Msi selaku Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Parekraf pada sesi panel kedua. Para Peserta tampak antusias dan aktif berpartisipasi mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab, yang utamanya membahas berkaitan  isu strategis maupun penyusunan standar kompetensi ASN. Dipenghujung acara kegiatan FGD ini disimpulkan pointers yang dapat memberikan insight yang konstruktif bagi Pusbang SDM Parekraf khususnya bagi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam membuat rencana aksi pembangunan ekosistem kediklatan bagi ASN yang nantinya berguna dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.

Drafted by RHS

Jakarta – Kamis, 03 Februari 2022 – sharing session dihadiri oleh Kapusbang Bapak Faisal, Karo SDMO Bapak Cecep Rukendi, Auditor Ahli Madya Inspektorat I Bapak Suharto, koordinator, subkoordinator, dan seluruh staf pelaksana Pusbang SDM dan Biro SDMO secara daring. Kapusbang memberikan arahan pengantar diskusi agar diskusi hari ini menjadi sarana pengenalan lebih mendalam terkait ZI/WBK serta mendapatkan masukan dari Biro SDMO dan Inspektorat. kami di Pusbang SDM memiliki komitmen dan semangat bersama untuk mewujudkan ZI WBK di tahun 2022 tentunya dengan dukungan, kolaborasi, dan sinergi yang kuat dari Biro SDMO dan juga Inspektorat. selanjutnya arahan dari Kepala Biro SDMO perlu adanya tim khusus untuk ZI/WBK, kita harus kompak di tim Internal meraih ZI/WBK di tahun ini. karena itu menjadi pertimbangan tim KemenpanRB keberhasilan dari ZI/WBK, adanya inovasi pelayanan secara digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja.

kemudian acara dilanjutkan pemaparan dari narasumber dari SDMO oleh Bapak Antonio dan Inspektorat oleh Bapak Suharto. beberapa topik pembasahan yang dibahas oleh narasumber antara lain :

• Dasar Hukum terkait ZI/WBK;
• Penetapan Unit Kerja ZI/WBK;
• Komponen Penilaian Zona Integritas;
• Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas.

Acara diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab dan sharing inovasi apa saja yang bisa di munculkan baik inovasi berbasis teknologi informasi maupun inovasi non teknologi.

kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu :

1. Menjelaskan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas beserta program prioritasnya kepada stakeholder;
2. Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. Mendokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan mengoptimalkan saluran komunikasi yang dibangun antara unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI;
4. Menjelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan setiap inovasi menyentuh pada Kebutuhan dan/atau Permasalahan Stakeholder dalam dimensi Peningkatan Layanan;
   5.memastikan dampak inovasi telah dapat menjawab kebutuhan/permasalahan stakeholder atau tidak.

Sebagai penutup, Kapusbang SDM bapak faisal menyampaikan hal ini bukan sesuatu yang sulit sepanjang kita melakukannya bersama-sama dan kita niatkan untuk kepentingan institusi Kemenparekraf.

Geber, Gercep dan Gaspol. Salam SDM Unggul dan BerAKHLAK 🙏🙏

PPSDM Parekraf, 12 Maret 2021, Dalam rangka implementasi pengembangan kompetensi SDM di Kemenparekraf/Baparekraf, Pusbang SDM Parekraf melaksanakan rapat pembahasan MoU dan PKS dalam rangka tindak lanjut program kerja sama rintisan pendidikan gelar Pascasarjana dengan Universitas Gadjah Mada dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain Kepala Pusbang SDM Parekraf beserta jajaran, rapat ini dihadiri oleh Perwakilan dari Biro umum dan Hukum dan Deputi Sumberdaya dan Kelembagaan.

“format penyusunan MoUnya disesuaikan dengan Permenpar nomor 2 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan Kerjasama di lingkungan Kementerian Pariwisata, karena sampai saat ini belum ada Permen yang baru jadi untuk penyusunan MoU disesuaikan dengan permen tersebut.,” ujar Mba Asty selaku perwakilan dari Setdep Sumberdaya dan Kelembagaan.  Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Ichwan selaku Subkoordinator Bagian hukum yang menekankan bahwa Mou lebih umum tidak ada hak dan kewajiban kemudian tidak ada biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih lanjut kerja samanya akan diatur sesuai dengan PKS yang mana untuk ruang lingkupnya diambil secara umum saja supaya tidak hanya mengikat pada Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja.

Inti dari rapat kali ini adalah Penyesuaian tata nasakah penyusunan MoU dan PKS mengacu pada Permenpar no 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerjasama di lingkungan Kementerian Pariwisata. Kemudian Draft perbaikan MoU akan disampaikan Kembali kepada Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan dengan tembusan Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Wilayah dan Biro Umum dan Hukum dan untuk membahas Konteks batasan dalam MoU akan dibahas lebih lanjut dengan pihak UGM agenda rapat selanjutnya akan diagendakan oleh Direktorat Hubungan Antarlembaga.

Drafted by : AD

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 6/3/21. Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelatihan Pariwisata Dasar dan Persiapan Pelatihan Pariwisata Dasar Angkatan III. Kegiatan berlangsung sejak tanggal 4 s.d. 6 Maret 2021 di Aston Bogor Hotel and Resort. Pada hari pertama, kegiatan dibuka oleh Ibu Ni Wayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kemenparekraf/Baparekraf. Pada sambutan pembukaan, beliau menyampaikan bahwa sebagai ASN yang bekerja di insan kepariwisataan, maka Pelatihan Pariwisata Dasar menjadi penting. Dengan kehadiran perwakilan dari setiap satuan kerja, beliau mengharapkan penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan saran masukan demi peningkatan mutu penyelenggaraan Pelatihan Pariwisata Dasar selanjutnya.

Setelah prosesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan beberapa sesi diantaranya adalah pemaparan selayang pandang yang disampaikan oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai masukan dan saran untuk Pelatihan Pariwisata Dasar demi mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan yang disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. I Gde Pitana selaku Guru Besar di Bidang Kepariwisataan Universitas Udayana. Pada intinya, masukan dan saran yang disampaikan beliau adalah memastikan peserta pelatihan dengan karakteristik dan kebutuhannya, memastikan tingkat ko/mpetensi yang diharapkan, menyeimbangkan pilar antara UU dan PP, menyeimbangkan antara teori dan praktek khususnya penekanan fungsi birokrasi dan Pelatihan Pariwisata Dasar yang dapat dilanjutkan penyelenggaraannya ke daerah-daerah.

Sesi Pemaparan dilanjutkan dengan pembahasan kewenangan lembaga pengakreditasi program yang disampaikan oleh Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm, selaku Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Sesi akhir tanggal 4 Maret ini, diakhiri dengan agenda penyampaian materi mengenai kiat sukses penyelenggaraan pelatihan yang disampaikan oleh Ibu Sri Sayekti, selakua Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Badan Pusat Statistik.

Pada hari kedua, agenda dimulai pagi hari dengan penyampaian materi kiat sukses penyelenggaraan Diklat Teknis yang disampaikan oleh Bapak Dr. H. Urip Rudi Subiantoro. S.Sos.,M.Pd, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, Kementerian Agama Republik Indonsesia.

Kemudian, agenda dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi Pelatihan Pariwisata Dasar dan persiapan Pelatihan Pariwisata Dasar Angkatan II. Ada beberapa saran masukan dari perwakilan satuan kerja mengenai penyelenggaraan Pelatihan Pariwisata Dasar diantaranya adalah waktu yang sempit dengan materi yang padat, perlunya pemberitahuan di surat penyelenggaraan pelatihan mengenai unsur yang akan ditanggung biayanya oleh penyelenggara dan yang tidak ditanggung. Pada hari ketiga, kegiatan Evaluasi Pelatihan Pariwisata Dasar dan Persiapan Pelatihan Pariwisata Dasar Angkatan III ditutup oleh Bapak Anggaran Hayun Anujuprana dengan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mengikuti kegiatan dari hari pertama sampai hari terakhir, dan juga atas saran dan masukkannya, yang akan dijadikan sebagai saran dan masukkan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan pariwisata dasar selanjutnya. Tidak lupa pula, beliau menyampaikan ucapan berterima kasih atas atensi, kehadiran dan antusiasmenya

-gcm