Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – (30/05/2022) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) melaksanakan monitoring dan evaluasi rintisan gelar bidang pariwisata Angkatan IV.  Rapat ini di hadiri oleh 4 (empat) orang mahasiswa Program Rintisan Gelar Magister Kajian Pariwisata UGM Angkatan IV,  koordinator, para subkoordinator, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana  pada Bidang Diklat PPSDM Parekraf.

Koordinator Bidang Diklat, Bapak Frans Handoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan reguler yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kemajuan pelaksanaan program beasiswa, dan mengindentifikasi permasalahan dan kendala yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pencapaian tujuan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi aspek akademik dan non akademik, untuk memastikan bahwa penerima beasiswa telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara beasiswa dalam hal ini PPSDM Parekraf.  

Pada kesempatan ini, masing-masing mahasiswa menjelaskan hasil studi, dan  perkembangan studi, serta kendala-kendala yang di hadapi. Saat ini para mahasiswa tersebut sedang memasuki tahap penyelesaian tesis.  Informasi yang disampaikan dapat menjadi basis informasi untuk menyempurnakan layanan pemberian beasiswa ke depan, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi penerima beasiswa.

SB : ME

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – (27/05/2022) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) melaksanakan rapat teknis persiapan pelaksanaan Pariwisata Dasar (Pardas).  Rapat ini di hadiri oleh  Direktur Politeknik Pariwisata  Makassar,  Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, serta koordinator, para subkorodinator, para pejabat fungsional dan pelaksana  pada Bidang Diklat PPSDM Parekraf.

Koordinator Bidang Diklat, Bapak Frans Handoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan insight terkait tata cara pelaksanaan pelatihan pardas, seperti penggunaan platform E-Learning, instrumen yang digunakan pada saat pelatihan pardas, jaminan dan keyakinan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Instansi Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pelatihan pariwisata yang merupakan bagian integral dari proses memperoleh akreditasi program khususnya pelatihan pardas bagi PTNP di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Subkoordinator Diklat 2, Bapak Joko Abu Bakir, dalam paparannya menjelaskan tahapan-tahapan dalam pelatihan pardas yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelatihan. Selain itu beliau juga menyampaikan gambaran mengenai timeline pelatihan pardas.

Pada kesempatan ini, Direktur Poltekpar Makassar dan Direktur Poltekpar Lombok menyambut baik rencana pelatihan pardas ini. Hal yang perlu menjadi perhatian yaitu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelatihan pardas, mengingat lampiran UU No 23 tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata khususnya pada sub urusan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang membagi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Parekraf.

Sebagai tindak lanjut, PPSDM Parekraf akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf terkait rencana peyelenggaraan dan pelatihan pardas ini.  

SB : ME

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – (24/05/2022) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Repubik Indonesia (LAN RI), telah melaksanakan pembukaan Pelatihan Policy Brief pada hari Senin, 23 Mei 2022. Pelatihan ini diikuti oleh 30 PNS di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang telah memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Pelatihan Policy Brief  dibuka oleh Bapak Faisal selaku Kepala PPSDM Parekraf. Pada kesempatan ini  beliau  menyampaikan bahwa salah satu tantangan bagi Kemenparekraf/Baparekraf saat ini adalah bagaimana memperbaiki kualitas kebijakan dan bagaimana memroduksi kebijakan-kebijakan yang unggul dan berbasis bukti (evidence based policy). Peran policy maker di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf sangat penting dalam menentukan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya didasari oleh intuisi, opini dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan, namun didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Saat ini,  JFAK di Kemenparekraf/Baparekraf berjumlah 299 orang. Para analis kebijakan ini bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun juga di dorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik.

Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam laporannya menyampaikan bahwa melalui pelatihan Policy Brief, peserta dapat meningkatkan kompetensinya  dalam menyusun policy brief yang berfokus pada isu kebijakan tertentu serta mampu menawarkan solusi yang inovatif, agile, dan berbasis bukti, atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

SB : ME