12 Januari 2021, Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh KemenPANRB mengundang K/L lain yang terlibat seperti Kemenkumham, BKN dan Kemenparekraf/Baparerkaf untuk memberikan masukan sekaligus menyepakati nomenkaltur jabatan fungsional yang diusulkan Kemenparekraf/Baparekraf.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 11/01/2021. Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali mengadakan Rapat Evaluasi Diklat Pariwisata Dasar. Rapat tersebut mengundang Widyaiswara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rapat dibuka oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan. Beliau menyampaikan bahwa rapat hari ini akan membahas evaluasi Diklat Pariwisata Dasar yang telah dilaksanakan November 2020 lalu. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi tindak lanjut perbaikan untuk pelaksanaan Diklat Pariwisata Dasar yang akan pada akhir Januari mendatang. Selain itu, Bapak R. Adi Mukhtar Rivai menyampaikan pesan dan harapan Bapak Hayun, Kepala Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa fasilitator dikendalikan oleh para Widyaiswara dan tidak bergantung penuh kepada Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Pada pelaksanaan sebelumnya mungkin keterlibatan Widyaiswara di bawah 50%, namun untuk pelaksanaan di Diklat Pariwisata Dasar selanjutnya setidaknya mendekati 100%. Kemudian, pembahasan hari ini difokuskan pada evaluasi yang lalu terutama kaitan dengan kurikulum, modul, bahan ajar dan bahan tayang. Namun, ada masukan dari Pak Frans (Widyaiswara Madya) untuk fokus pada bahan ajar dan bahan tayang.

Selanjutnya Saudari Amalia Diani (mewakili Bapak Joko Abu Bakir/Subkoordinator Diklat) memaparkan rangkaian jadwal Diklat Pariwisata Dasar tahap 2 yang diselenggarakan November 2020 lalu. Kemudian persiapan evaluasi pelaksanaan Diklat Pariwisata Dasar Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 yang meliputi sistem pembelajaran Diklat Pariwisata Dasar berupa kurikulum, materi, bahan ajar dan bahan tayang, kemudian studi lapangan dan waktu pelaksanaan serta dilanjutkan dengan diskusi secara langsung.

Beberapa point pada sesi diskusi, saran, masukan dan pendapat para widyaiswara menyatakan setuju dengan keterlibatan widyaiswara pada diklat pariwisata dasar dan tujuan pembelajaran adalah kepada ASN bukan kepada mahasiswa. Dalam rapat ini akhirnya diputuskan beberapa hal yang menjadi bahan diskusi diantaranya adalah:

1. Pembagian Mata Pembelajaran berdasarkan JP
2. Alur Pelaksanaan Diklat Pariwisata Dasar
3. Pola Studi Lapangan
4. Usulan Tema Kegiatan
5. Usulan Waktu Pelaksanaan Diklat Pariwisata Dasar

Dari proses diskusi ini menghasilkan tindak lanjut untuk berdiskusi dengan pihak STP NHI Bandung untuk pelaksanaan diklat pariwisata dasar serta mengembangkan e-learning sebelum diklat pariwisata dasar dilaksanakan.

Jakarta – Program kedinasan merupakan salah satu program prioritas Kemenparekraf yang saat ini tengah disiapkan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) pun telah melakukan audiensi dengan Kemendikbud terkait program tersebut.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – 08/01/2020. Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan rapat persiapan proses reakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Dasar. Rapat tersebut mengundang Widyaiswara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rapat dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan dalam melaksanakan kegiatan perlu melaksanakan perencanaan yang baik. Sebelum proses perencanaan perlu sekali untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dalam suatu kegiatan serta berlatih untuk memprediksi suatu kegiatan. Dari hasil prediksi tersebut akan muncul mitigasi permasalahan tersebut dan akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari setiap kegiatan pada proses perencanaan akan ada PIC yang bertanggung jawab dan akan ada monitoring dari Kepala Pusat Pengembangan SDM dan para Koordinator berperan sebagai monitoring untuk setiap langkah kegiatan yang akan di kerjakan, dan nantinya dilihat mana yang sudah di kerjakan dan mana yang belum di kerjakan.

Bapak Hayun berharap tahun ini minimal re-akreditasi diklat pardas mendapatkan nilai B atau A. Tantangan dari proses re-akreditasi ini adalah melakukan akreditasi Lembaga diklat segala keterbatasan yang dimiliki dan harus melihat sebagai tantangan, agar mudah dalam memonitor kegiatan yang dilakukan.

Pada rapat ini Bapak Joko Abu Bakir selaku Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan memaparkan mengenai persiapan reakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Dasar (Diklat Pardas) dan mengenai rencana persiapan pelaksanaan Diklat Pardas di akhir bulan Januari mendatang. Untuk persiapan reakreditasi Diklat Pardas pak joko menyampaikan Dasar Hukum dari kegiatan tersebut, Latar Belakang pelaksanaan kegiatan, tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan reakreditasi. Bapak Joko juga menjelaskan mengenai system akreditasi Lembaga diklat serta alur proses akreditasi. Selanjutnya Bapak Joko menyampaikan Unsur dan Sub-unsur yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan reakreditasi. Untuk memenuhi dokumen dokumen unsur dan sub-unsur proses akreditasi bapak joko menyampaikan rencana aksi untuk proses reakreditasi dan juga timeline dari rencana aksi tersebut. Pada penyampaian persiapan pelaksanaan Diklat Pardas diakhir bulan Januari mendatang, Bapak Joko menyampaikan rancangan timeline untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Diklat Pardas

Dari proses diskusi rapat ini menghasilkan langkah-langkah persiapan proses akreditasi dan juga langkah langkah persiapan diklat pariwisata dasar.

Jakarta – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan audiensi dengan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Selasa, 5 Januari 2021 di Gedung Kemendikbud, Jakarta.