Bogor – Setelah melakukan perbaikan pada rancangan peraturan menteri tentang statuta Poltekpar Lombok dan Poltekpar Palembang pada 11-12 Agustus 2020 lalu, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) kembali mengadakan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kali ini membahas tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar dan Politeknik Pariwisata Medan pada Rabu-Kamis, 9-10 September 2020 di Hotel Onih, Bogor.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Selasa (08/09/2020) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Rapat persiapan Pelatihan Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Of Assessment, dan Advokasi Kebijakan Batch II, di Hotel Haris Vertu Harmoni Jakarta Pusat. Kegiatan dibuka oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai, SE, M.Si selaku Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, dengan menyampaikan bahwa kegiatan rapat ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan komptensi para ASN  di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf khususnya yang menduduki jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan yang belum dapat mengikuti pelatihan ini di Batch I. Pertemuan ini diharapkan sebagai langkah perbaikan berkelanjutan untuk pelatihan selanjutnya yang mengacu pada hasil evaluasi pelatihan yang sama sebelumnya.

Selanjutnya Ibu Nuraida Mokhsen (Praktisi Analis Kebijakan, Komisi Aparatur Sipil Negara), sebagai narasumber pada kegiatan rapat ini, menyarankan agar terdapat sesi yang mengupas terkait dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) termasuk pembinaan karir. Evaluasi lainnya dari Ibu Ida yaitu, tidak semua peserta memiliki informasi mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kemenparekraf/Baparekraf sehingga kesulitan mencari topik pada saat membuat policy brief, policy memo dan policy paper.

Dalam kegiatan rapat ini juga dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Para Widyaiswara di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, para Subkoordinator di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dan pelaksana/staf di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang berdiskusi dan memberikan masukan tentang materi, ujian komprehensif, komitmen dalam mengikuti pelatihan, jumlah jam pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil evalusi pelatihan. Penyesuaian materi untuk pelatihan Policy Brief/Paper/Memo, RIA dan Advokasi Hukum, berdampak pada jumlah jam pelajaran, dan dengan adanya penyesuaian materi dari hasil rapat akan dilaporkan kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Bapak Anggara Hayun Anujuprana, S.T., M.T untuk mendapatkan arahan lebih lanjut agar pelatihan yang akan dilaksanakan lebih baik lagi.

Kemenparekraf/Baparekraf, Bandung – Jumat (04/09/2020) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi mengenai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Rancang Bangun Program Pelatihan Pariwisata Dasar, di Hotel Novotel Cikini, Jakarta pada Senin 31 Agutus 2020 yang lalu. Kegiatan dibuka oleh Bapak Joko Abu Bakir selaku Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan, menyampaikan urgensi dari koordinasi ke NHI sebagai tindak lanjut dari upaya penyusunan Rancang Bangun Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Dasar dan dalam rangka rencana pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata dasar bagi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam waktu dekat.

Selanjutnya Bapak Hariyadi Darmawan memaparkan perkembangan terkait pokok – pokok materi yang sudah coba dikemas untuk rancang bangun program pelatihan pariwisata dasar, yaitu meliputi rencana capaian pembelajaran diklat teknis dasar, berisi tujuan, sasaran, dan prasyarat peserta, kemampuan kerja atau ketrampilan khusus, serta penguasaan pengetahuan peserta jika mengikuti pelatihan. Bapak Hariyadi juga menyampaikan acuan format penyusunan modul diklat, kerangka penyusunan modul diklat, pola pelaksanaan kegiatan, bahan diskusi mengenai materi, pilihan tampilan slide, dan pilihan tampilan modul. Sedangkan untuk konsep modul dan tema cover buku modul sudah disesuaikan dengan kesepakatan pada pertemuan pada rapat RBPP Pariwisata Dasar, di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Terkait dengan teknis penyelenggaraan, Pak Haryadi mengusulkan bahwa nantinya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Dasar akan diskemakan dengan menggunakan Blended learning. Pelaksanaan pelatihan dengan propori 20% secara virtual learning, yaitu peserta akan dipisah antara pengajar/narasumber/widyaiswara dengan pelaksanaan pemberian materi dari kamar masing-masing, dan 80% dengan mengunakan tatap muka yang tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Koordinasi dilanjutkan dengan pembahasan rencana penyusunan Rancang Bangun Program Pelatihan Ekonomi Kreatif, tentunya setelah penyusunan Rancang Bangun Program Pelatihan

Kemenparekraf/Baparekraf, Bandung – Jumat (04/09/2020) PPSDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi mengenai Diklat Teknis dan Manajerial ke BPSDM Provinsi Jawa Barat. Tim Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai bersama dengan tim dari Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi dengan pihak BPSDM. Kunjungan koordinasi kali ini telah disambut dengan baik oleh Bapak Pupun Saefunudin selaku Sekretaris BPSDM, didampingi oleh Bapak Ucup Yusup selaku Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan, Bapak Wawan Suwandi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Ibu Susi Tusilawati selaku Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti I, Ibu Sri Wulan Nurnaningsih selaku Analis Kerjasama Diklat, dan Ibu Irma Yuliawantini selaku Kepala Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi.

Dalam kegiatan koordinasi hari ini, Bapak R. Adi Mukhtar Rivai menyampaikan maksud dan tujuan PPSDM Parekraf yang ingin melakukan pembelajaran lebih dalam mengenai Diklat Teknis dan Manajerial. Tim BPSDM menyambut baik dan menyampaikan bahwa selain telah menyelenggarakan Diklat Manajerial, pihak BPSDM akan mulai melaksanakan penyelenggaraan Diklat Teknis berbasis kompetensi bagi para ASN.

Di acara koordinasi ini, pihak BPSDM telah gencar menjalani perintah Gubernur Jabar, yaitu menjadikan pariwisata sebagai muka dari Jawa Barat dan merupakan program prioritas Jawa Barat pada saat ini. Oleh karena itu, BPSDM memiliki rencana untuk melaksanakan Diklat Pariwisata.

Bak gayung bersambut, PPSDM Parekraf pun saat ini sedang merancang pelaksanaan diklat pariwisata dasar yang diperuntukkan bagi ASN di bidang kepariwisataan. Tim dari BPSDM mengungkapkan rencana untuk menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu mengakomodir diklat pariwisata dasar bagi para ASN di bidang kepariwisataan di provinsi  Jawa Barat. Oleh karena itu, hasil dari koordinasi yang dilakukan pada hari ini, PPSDM Parekraf memiliki rencana untuk mengusulkan BPSDM Jawa Barat sebagai pilot project pelaksanaan program pelatihan teknis pariwisata dasar di daerah dan kedepannya akan dilakukan akreditasi lembaga diklatnya sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan diklat pariwisata bagi para ASN bidang kepariwisataan di provinsi Jawa Barat.

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Rabu (02/09/2020) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Parekraf untuk pertama kalinya melakukan assessment test kompetensi untuk Jabatan Fungsional Auditor. Assessment test kompetensi ini dilakukan selama dua hari, yaitu pada Hari Rabu dan Kamis, tanggal 2-3 September 2020 di Gedung Film Pesona Indonesia Jalan MT. Haryono Kav.47. Kegiatan ini  bertujuan memfasilitasi pemenuhan prosedur dan persyaratan jenjang karir Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Bapak Drs. Mhd Abdi, MM selaku Auditor Madya (IV/C) guna mengikuti diklat jenjang karier sebagai Auditor Utama sekaligus Pengendali Mutu Pengawasan Internal.

Dalam kegiatan ini, PPSDM Parekraf bekerja sama dengan Assessor SDM Aparatur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Assessor SDM Aparatur dari Kementerian PUPR yang dilibatkan sebanyak empat orang, yaitu Ibu Ir. Chitra Mardi Rahayuningsih, MM (Assessor SDM Aparatur Ahli Utama), Ibu Ir. Joerni Makmoerniati, M.Sc (Assessor SDM Aparatur Ahli Madya), Ibu Ir. Theresia Sri Mulyatini Respati (Assessor SDM Aparatur Ahli Madya),  dan Ibu Fieghie Fadila, S.Psi., M.Psi (Assessor SDM Aparatur Ahli Muda). Ibu Chitra bertindak selaku Ketua Tim Assessor, bertugas memberikan arahan dari mulai tahapan persiapan materi Assessment Test hingga Penyusunan beberapa simulasi tes yang digunakan ketika pelaksanaan. Serta Ibu Joerni dan Ibu Fieghie bertindak sebagai Assessor yang melaksanakan pengambilan data serta observasi langsung (tatap muka) dengan Assessee. Pada hari pertama pelaksanaan assessment,kegiatan dibuka oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai, S.E., M.Si selaku Koordinator Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, kemudian  dilakukan assessment psikometri terlebih dahulu kepada Assessee dan dilanjutkan dengan metode simulasi yang terdiri dari metode in-tray, analisis kasus (case analysis), dan presentasi. Pengambilan data hari pertama ini dilakukan oleh Ibu Ir. Joerni Makmoerniati, M.Sc dan Ibu Fieghie Fadila, S.Psi., M.Psi. Kemudian pada hari kedua dilakukan Wawancara dan Penelusuran Kompetensi oleh Ibu Ir. Joerni Makmoerniati, M.Sc guna menggali lebih dalam kompetensi dari Assessee dan mengkonfirmasi atas Simulasi Test sebelumnya.

Hasil dari assessment ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Bapak Anggara Hayun Anujuprana, S.T., M.T. yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektorat Utama selaku pemangku kepentingan.