Jakarta 17 Januari 2021 – Berkaitan dengan rencana penyelenggaraan beasiswa Rintisan Gelar Angkatan VI, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menggelar rapat pembahasan dengan pihak UGM yang dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiwaan dan Kerja Sama Ibu Hilda Ismail, Koordinator Penelitian dan Kerjasama Sekolah Pascasarjana Ibu Dina Ruslanjari dan Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Pariwisata Ibu Dyah Widiyastuti.

Bapak Fransiskus Handoko, selaku Koordinator Bidang Diklat telah menyampaikan sambutan pembukaan dengan menyampaikan, permintaan maaf dari Bapak Kepala Pusbang SDM Parekraf, yang sedianya berkenan hadir, namun karena ada rapat dengan pimpinan yang tidak bisa diwakilkan. Rapat ini bertujuan untuk membahas mekanisme penyelenggaraan beasiswa untuk angkatan VI, monitoring dan evaluasi progres studi mahasiswa dan tindak lanjut penyelesaian pembayaran UKT untuk angkatan IV dan V.

“Saya mengapresiasi sekali atas rencana kerja sama penyelenggaraan beasiswa pascasarjana untuk angkatan berikutnya antara Kemenparekraf dengan UGM dan saya harapkan kerja sama ini bisa berjalan dengan baik kedepannya”, ujar Ibu Hilda Ismail selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiwaan dan Kerja Sama dalam kesempatan memberikan sambutan.

Kesempatan berikutnya diberikan kepada Bapak Joko Abu Bakir, dengan memaparakan MAPS yang berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, kuota penerimaan, mekanisme, ketentuan dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru Angkatan VI Program Studi Kajian Pariwisata UGM dan juga rencana pembayaran UKT untuk angkatan IV dan V untuk beasiswa mahasiswa Program Studi Kajian Pariwisata UGM.

Menanggapi hal tersebut, Ibu Dyah Widiyastuti melaporkan bahwa 5 mahasiswa angkatan III sudah selesai ujian tesis dan untuk mahasiswa angkatan IV terjadwal melaksanakan ujian proposal pada minggu ke-2 Januari 2022. Sedangkan bimbingan intensif untuk mahasiswa angkatan V akan dimulai pada bulan Februari 2022. Sedangkan untuk proses seleksi dilaksakan sesuai alur seleksi penerimaan mahasiswa baru angkatan VI, dan akan dimulai dari Sosialisasi terlebih dahulu oleh pihak UGM dan dilanjutkan dengan pengumuman dari PPSDM Parekraf ke setiap Satuan Kerja/Unit Kerja. Bagi pegawai yang berminat dapat melakukan pendaftaran online melalui web UGM, dan selanjutnya dilaksanakan seleksi akademik dan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh penyelenggara beasiswa dan oleh pihak UGM. Setelah seleksi akademik dan administrasi selesai dilanjutkan sesi wawancara oleh pihak UGM bersama dengan Kemenparekraf hingga didapatkan 5 ranking nilai tertinggi yang akan diumumkan secara resmi oleh UGM melalui Kepala PPSDM Parekraf.

Bapak Septian Achmad, Subbagian Tata Usaha pun menginformasikan terkait proses pemberkasan untuk pembayaran UKT, namun mohon diberikan waktu dan penundaan dikarenakan adanya perubahan pola pencairan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (dari Kemenkeu).

Diakhir rapat, Ibu Dyah Widiyastuti menyampaikan bahwa rencana studi banding luar negeri yang akan diikuti oleh mahasiswa angkatan V akan dialihkan menjadi studi banding dalam negeri ke desa wisata seperti Bali dan Lombok atau memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti seminar nasional dan internasional. Hal tersebut dilakukan karena masih berlakunya aturan pembatasan berkegiatan keluar negeri selama masa pandemi.

_Drafted by RHS_

Jakarta – (10/01/2022), Kemenparekraf dalam hal ini Pusbang SDM Parekraf menjamu KemenPANRB dan BKN dalam diskusi ringan bertemakan Afternoon Tea Meeting. Acara ini bertujuan mempererat silahturahmi, komunikasi dan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tugas dan fungsi Pusbang SDM yaitu pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Cibubur, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melaksanakan kegiatan Rapat Rekonsiliasi Data Pelaksanaan Inpassing internal Kemenparekraf/Baparekraf dan Persiapan Inpassing Nasional Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

bertempat di Hotel Ciputra Cibubur Jl. Alternatif Cibubur Km. 4, Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 8 – 9 Desember 2021 sebagai kelanjutan dari proses pelaksanaan inpassing Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan Rapat ini dihadiri 40 orang peserta, baik yang hadir secara online maupun offline.

Kegiatan yang berlangsung dalam situasi pandemi covid19 ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Komitmen penyelenggara terhadap keselamatan dan kesehatan peserta rapat diwujudkan dengan rapid test Antigen bagi setiap personil yang akan memasuki ruang rapat. Sejalan dengan upaya penyelenggara dalam memperhatikan kesehatan dan keselamatan para peserta rapat, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Faisal, MM. Par, CHE., dalam sambutan pembukaan kegiatan berpesan,”Saya berharap kita semua menjaga kesehatan masing-masing dengan melakukan protokol kesehatan”, katanya dihadapan peserta rapat. Lebih lanjut Kepala PPSDM Kemenparekraf menyatakan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi dalam memberikan progres yang nyata untuk menghadirkan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif seraya memotivasi dan mengapresiasi tim Bidang Jabatan Fungsional dan semua pihak yang sudah berkontribusi.

“Tujuan rapat ini juga senantiasa agar ada sinkronisasi atau penyelarasan, dan kita akan belajar dengan Kementerian Keuangan sebagai bancmarking” pungkasnya sambil menyapa kehadiran Narasumber Bapak Budi Prastowo selaku Kepala Seksi SPKPP I, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang hadir secara offline, serta Bapak Eko Wulandaru dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri yang hadir secara online.

Rapat Rekonsiliasi Data Pelaksanaan Inpassing internal Kemenparekraf/Baparekraf dan Persiapan Inpassing Nasional Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang juga dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Kemenparekraf/Baparekraf Bapak Cecep Rukendi, Direktur Poltekpar Lombok Bapak Herry Rahmat Widjaja, Personil Tim Seleksi Administrasi, Tim Seleksi Portofolio, Kordinator dan Sub Kordinator dilingkungan PPSDM Kemenparekraf, serta para perwakilan Sekretariat Kedeputian Kemenparekraf/Baparekraf.

“Tantangan yang dihadapi Jabatan Fungsional Adyatama saat ini, yaitu ada 19 pedoman yang harus dibuat oleh Instansi Pembina JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, masih banyak yang harus dituntaskan dan dilahirkan, fleksibitas bekerja pada saat ini, membuat kita bisa lebih cepat melakukan akselerasi terhadap kebutuhan penyusunan pedoman-pedoman”, pungkasnya kepada para Narasumber dan undangan rapat yang hadir, seraya berharap agar tetap semangat supaya tantangan ini dapat dikerjakan secara fleksibel dan dapat dikerjakan di mana saja dan mudah untuk diakselerasi.

Pada sesi diskusi Budi Prastowo menjelaskan tentang Jabatan Fungsional (JF) Pranata Keuangan APBN yang baru lahir pada tahun 2018, “JF bersifat terbuka dan hanya untuk pengelola APBN” katanya mengawali penjelasannya. Diskusi Sesi pertama ini di moderatori oleh Ratih Dewanti dan dapat menginformasikan karakteristik JF Bidang Perbendaharaan, Keutamaan Inpassing JF Perbendaharaan dan layanan instansi pembina JF.Pranata Keuangan APBN dalam menggunakan Sistem Informasi JF yang telah tersedia. “E-jafung juga dapat digunakan untuk Penilaian Angka Kredit dan Uji Kompetensi. Hal ini bisa dilakukan secara bertahap. Kemudahannya ter-record di database, mulai dari dia mendaftar hingga pencetakan PAK untuk kenaikan pangkat di BKN”, kata Budi Prastowo menginformasikan tentang fasilitas e-jafung yang telah digunakan. “Sistem informasi umumnya mirip-mirip, apakah kami bisa sharing pakai dengan e-jafung? Kata Ibu Eka Pan Lestari Silaban selaku Kordinator Kelompok Substansi Jabatan Fungsional/Analis Kebijakan Ahli Madya PPSDM Kemenparekraf bertanya. “Sampai saat ini SI e-jafung tidak digunakan pakai bersama. Selama ini beberapa instansi melakukan adopsi sistem e-jafung. Hal ini penting untuk upaya resourch dan sinkronisasi sistem”, kata Budi Prastowo menjawab pertanyaan Eka Pan Lestari.

Pada Sesi siang menjelang sore Eko Wulandaru menginformasikan, “Jabatan Fungsional harus disosialisasikan karena JF tidak selamanya bisa hidup. Dari jumlah JF yang ada sekarang, ada kurang lebih 1/3 (sepertiga) tidak digunakan karena pengelolaan dan pembinaannya tidak dilakukan dengan maksimal” Kata pak Eko selaku Narasumber dari Kemendagri menjelaskan harapanya mengenai sosialisasi JF Adyatama melalui media zoom meeting.

Dalam rapat Rapat Rekonsiliasi Data Pelaksanaan Inpassing internal Kemenparekraf/Baparekraf dan Persiapan Inpassing Nasional Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif juga dilakukan kordinasi teknis kepada Tim Penilai Portofolio yang di sampaikan Ibu Eka Pan Lestari Silaban selaku Kordinator Kelompok Substansi Jabatan Fungsional/Analis Kebijakan Ahli Madya dan di moderatori oleh Ibu Asri Christiyani Selaku Sub Kordinator Pembinaan Jabatan Fungsional/Analis Kebijakan Ahli Muda. Pada sesi sore hingga malam hari, aktifitas diawali dengan simulasi penilaian angka kredit dan penetapan tingkat jabatan keahlian bagi calon JF Adyatama yang mengacu pada lampiran VI PERMENPANRB 11 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

“Terima kasih kepada seluruh narasumber atas insight yang diberikan dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Pelaksanaan Inpassing Internal Kemenparekraf/Baparekraf dan Persiapan Inpassing Nasional Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan terima kasih juga kepada perwakilan Biro SDMO dan Sekretariat Deputi yang telah mengikuti kegiatan hingga selesai, baik yang mengikuti secara daring maupun luring. Tim Inpassing akan menerima masukan antara lain waktu inpassing perlu disesuaikan dengan jumlah pelamar yang ada, perlu adanya sistem informasi yang memadai agar proses seleksi bisa lebih efektif, efisien dan mengurangi human error, Standar dalam penilaian portofolio perlu bisa disusun agar penilaiannya bisa lebih terukur”, ucap Ibu Eka Pan Lestari Silaban saat menutup kegiatan.

 (ptt)#salamsehatpenuhsemangat#salam Indonesia maju.

Jakarta-6 Desember 2021, Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap III terhadap 40 Lembaga Pelatihan di Kementerian dan Lembaga yang mengajukan Akreditasi dan Pusbang SDM Parekraf merupakan salah satunya. Akreditasi ini merupakan bentuk pengakuan dari LAN terhadap lembaga yang telah memiliki pelatihan teknis yang telah terstandar dan sekaligus Pembinanya. Pusat Pengembangan SDM Parekraf kembali menerima akreditasi yang sebelumnya telah diterima pada tahun 2016 yang lalu, sebagai Lembaga Pengakreditasi Program untuk Pelatihan Teknis Bidang Pariwisata.

Kegiatan serah terima Sertifikat Akreditasi ini dilaksanakan di Holiday Inn Hayam wuruk pada tanggal 6 Desember 2021 dan dihadiri oleh Bapak Faisal selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf. Kegiatan ini, sekaligus dalam rangka sosialisasi akreditasi, yang dibuka secara oleh langsung oleh Dr. Adi Suryanto selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi (Bangkom) ASN harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman agar terus berkualitas dalam era reformasi birokrasi saat ini harus bisa mendorong program digitalisasi Bangkom dan birokrasi. Sertifikasi akreditasi merupakan cara untuk menjamin mutu Lembaga pelatihan baik dari sisi materi, pengajar dan Sarpras pelatihan,  suatu Lembaga pelatihan yang baik bukan hanya dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana tetapi bagaimana bisa mengembangkan IT atau tekonologi pembelajaran.

 Lembaga penyelenggara pelatihan dituntut tidak hanya mampu menyelenggarakan pelatihan yang sama, tetapi juga mampu melakukan terobosan pelatihan-pelatihan baru yang lebih inovatif guna mendukung pemenuhan gap kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan ini dihadiri oleh 40 lembaga pelatihan yang akan menerima akreditasi.

Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program untuk Pelatihan Teknis Bidang Pariwisata di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumbar Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berlaku selama 5 (lima) tahun  terhitung sejak tanggal 29 November 2021 oleh Lembaga Administrasi Negara.

SB: JN