Kemenparekraf/Baparekraf, Hotel Horison Ultima Bekasi – (25/08/2022) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Keatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif (Pusbang SDM Parekraf), melaksanakan Launching Inpassing Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022 dalam rangka menyosialisasikan tahapan inpasssing Adyatama kepada PNS yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif di pusat dan daerah.

Jakarta – 25 Agustus 2022, PPPSDM Parekraf dalam hal ini diwakilkan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan Melakukan Audiensi dengan Komisi IV DPRD Kab Ketapang yang Membidangi Bidang Pembangunan. Maksud kedatangan 6 Anggota DPRD ini  terkait pengembangan Kompetensi SDM dibidang Parekraf. Pada sesi diskusi anggota DPRD menyampaikan tentang potensi wisata dan Ekonomi Kreatif di Kab. Ketapang, disampaikan bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten tersebut sangat beragam  tetapi kurang terekpose dikarenakan ada berbagai kendala baik dari sisi insfrastruktur dan SDM, salah satu anggota DPRD menyampaikan audiensi ini diharapkan menghasilkan beberapa informasi terkait program yang bisa disinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenparekraf, dengan program  pemerintah Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung program tersebut diperlukan peran serta proaktif stakeholders untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata ke Kabupaten Ketapang.

Drafted By JN

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – (25/08/2022) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) mengadakan rapat untuk mempersiapkan pelatihan khusus analis kebijakan. Sebagai informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 55 Orang Analis Kebijakan Pengangkatan Pertama dan 244 Orang Analis Kebijakan Pengangkatan Penyetaraan/Inpassing. Rapat dihadiri oleh Ibu Suwatin selaku kabid bangkom dan pemantauan Lembaga Administrasi Negara, didampingi oleh tim teknisnya Ibu Agit Kristiana dan Bapak Pardamean Panjaitan dari Bidang Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara. Rapat dibuka oleh Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bapak Fransiskus Handoko, dalam pembukaannya beliau menyampaikan terima kasih telah hadir pada rencana penyelenggaraan pelatihan khusus analis kebijakan. Beliau juga menyampaikan harapan pelatihan khusus analis kebijakan dapat memberikan pemahaman dan menambah kompetensi seorang analis kebijakan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kemenparekraf/baparekraf. Pelatihan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar meskipun pelaksanaan secara daring dengan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Diskusi dimulai dengan penyampaian selayang pandang terkait dengan Pelatihan Jabatan Fungsional Khusus Analis Kebijakan oleh Ibu Suwatin, Beliau menyambut baik terkait kerja sama untuk menyelenggarakan Pelatihan Khusus Analis Kebijakan. Mekanisme penyelenggaraan Khusus Analis Kebijakan, Beliau menyampaikan Lembaga Administrasi Negara sebagai penjamin mutu dan penyelenggara dari Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lembaga Administrasi Negara akan bertidak untuk merekomendasikan beberapa pengajar, dan yang menguhubungi pengajar dari Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyelenggaraan dilaksanakan secara full daring bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari Inpasing dan Penyetaraan, penyelenggaraan pelatihan ini memanfaatkan LMS dari Lembaga Administrasi Negara. Pengajar akan direkomendasikan dari UNPAD, UI, UGM dan LAN. Sertifikat akan diterbitkan oleh LAN dengan total 102 Jam Pelajaran (JP) sebagai bagian dari skema kerja sama namun terpisah dari pembiayaan narasumber dan pembimbing langsung dari Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Diskusi dimulai dengan rencana pelatihan yang disampaikan oleh ibu amalia dengan menyampaikan skema penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan, dan target peserta pada pelatihan khusus analis kebijakan. Pertanyaan dan Masukan-masukan pun disampaikan oleh para peserta rapat, terdapat masukan dari ibu suwatin dengan harapan peserta dapat dibuatkan bebas tugas selama pelatihan dengan tatap muka dan submit paper pada hari yang sudah ditetapkan pada pelatihan khusus analis kebijakan karena output pelatihan ini adalah keterangan Lulus dan Tidak Lulus.

Rapat pun diakhiri dengan skema penyelenggaraan pelatihan khusus analis kebijakan dengan rencana dipertengahan bulan september 2022 dan diawali dengan penyusunan PKS dengan kedua belah Pihak. Rapat ditutup oleh Ibu Suwatin dengan harapan untuk dapat terus bersinergi menyelenggarakan pelatihan.

DI

Bogor, 24-08-2022 – Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM bagi ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf berhasil menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Standar Kompetensi Kerja Nasional ASN pada Kompetensi Teknis pada tanggal 24 Agustus 2022 di Hotel Royal Padjajaran, Bogor Jawa Barat dengan mengundang peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing Sekretariat Deputi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, perwakilan dari Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata dan Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, serta seluruh Koordinator di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Parekraf.

Tujuan dari Penyelenggaraan kegiatan FGD ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Faisal MM.Par., CHE selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf pada sambutannya yaitu untuk memperoleh pemahaman, insight, serta penyamaan persepsi, dan rencana aksi penyusunan standar kompetensi jabatan ASN. Sehingga secara terintegrasi nantinya Kemenparekraf/Baparekraf dapat mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN berbasis standar kompetensi jabatan.

Pada Kesempatan kegiatan FGD kali ini, difokuskan kepada pembahasan permasalahan seperti ketimpangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, tingkat profesionalitas ASN yang masih belum memadai, dan masih kurangnya kompetensi dan kebutuhan perluasan jabatan fungsional.  Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkesempatan mengadakan FGD yang secara khusus menghadirkan Narasumber berkompeten yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan masukan bagi peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Pada Sesi Pertama diskusi Panel dihadiri narasumber panelis 1. Bapak Yudha Kartika, SE selaku Analis Kebijakan Ahli Muda yang merupakan perwakilan dari Kemenpan RB, 2. Bapak Fani Heru Wismono, SE,., MA., MAP selaku Koordinator Pengembangan Program Teknis dan Sosial Kultural yang merupakan perwakilan dari LAN, 3. Bapak Sulaiman, A.Md.Par., SE., MM selaku Koordinator Substansi Sertifikasi Ekonomi Kreatif perwakilan Direktur Standarisasi Kompetensi Kemenparekraf, 4. Bapak Fakhrudin, M.Si. Psikolog Direktur PT Daya Maskara UI selaku Konsultan Adyatama Parekraf. Sedangkan pemaparan diskusi sesi kedua dihadiri 1. Bapak Agung Sugiarto, SH., MH selaku Analis Kepegawaian Ahli Madya perwakilan dari BKN, 2. Bapak Cecep Rukendi, S.Sos., MBA selaku Kepala Biro SDMO Kemenparekraf, 3. Bapak Faisal, MM.Par,CHE selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf Kemenparekraf, 4. Ibu Tetty DS Ariyanto, M.Par selaku Anggota Komisioner Bidang Mutu dan Kerja Sama BNSP perwakilan Ketua BNSP.

Kegiatan FGD diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel 2 sesi yang dimoderatori oleh Bapak Fransiskus Handoko, SST.Par.,M.Sc selaku Koordinator Pendidikan dan Pelatihan/Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Parekraf pada sesi panel pertama dan Bapak Suwanto, SE., Msi selaku Widyaiswara Ahli Madya PPSDM Parekraf pada sesi panel kedua. Para Peserta tampak antusias dan aktif berpartisipasi mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab, yang utamanya membahas berkaitan  isu strategis maupun penyusunan standar kompetensi ASN. Dipenghujung acara kegiatan FGD ini disimpulkan pointers yang dapat memberikan insight yang konstruktif bagi Pusbang SDM Parekraf khususnya bagi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam membuat rencana aksi pembangunan ekosistem kediklatan bagi ASN yang nantinya berguna dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.

Drafted by RHS