Jakarta – 22 Oktober 2021 Memperhatikan pada UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap ASN memiliki hak pengembangan kompetensi minimal 20 JP setiap tahunnya. Hal ini pun sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024 yang pertama terkait Pembangunan SDM, (Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global), maka untuk meningkatkan SDM unggul Kemenparekaf/Baparerkaf berkomitmen untuk mendukung pengembangan Kompetensi para ASN baik di lingkungan internal dan untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan amanat tersebut, Bidang Pendidikan dan Pelatihan resmi menggandeng narasumber dari Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan Workshop Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) yang diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai yang membidangi Kepegawaian di masing-masing unit kerja untuk berpartisipasi pada kegiatan workshop ini untuk mempelajari teknik dalam menyusun dan memvalidasi instrumen AKPK.

“Analisis Kebutuhan pengembangan kompetensi merupakan salah satu metode dalam menggali kebutuhan pengembangan kompetensi untuk pegawai. Diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang tangguh, professional dan berintegritas tinggi dalam menghadapi Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexcity, Ambiguity) dan era Industri 4.0. Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang tepat sasaran agar kompetensi yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf untuk menuju Smart ASN dan juga siap menghadapi kondisi, situasi dan tantangan yang ada. Serta dengan terlaksananya analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) ini diharapkan akan dapat tersusun program–program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.” ujar Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf pada pembukaan acara yang beliau sampaikan secara virtual kepada seluruh peserta workshop. Seluruh peserta yang hadir terlihat sangat antusias dalam mempelajari bagaimana menentukan pendekatan dan teknik dalam menyusun AKPK terutama pada sesi simulasi teknik penyusunan dan focus group discussion antara masing-masing kelompok peserta dengan para narasumber. Pelatihan ditutup dengan kesepakatan dalam penentuan skema penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai untuk tahun 2022 mendatang.

SB:RH

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Selasa, 19 Oktober 2021 – RAPIM dibuka oleh Kapusbang SDM Parekraf sekaligus memberikan pengantar rapat tentang program prioritas pengembangan sdm. RAPIM dihadiri oleh koordinator, subkoordinator, kepala subbagian tata usaha dan rumah tangga secara hybrid. Berikutnya Kasubbag. TU dan Rumah Tangga memberikan laporan dan paparan:
1) Penyampaian informasi terkait larangan berpergian ASN
2) Penyampaian informasi terkait pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2021
3) Penyampaian visi, misi, value, dan tujuan Pusbang SDM Parekraf.
4) Data COVID-19 internasional dan nasional tanggal 18 Oktober 2021.
5) Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusbang SDM Tahun 2020 dan 2021.
6) Laporan kedisiplinan pegawai dalam mengisi presensi, Laporan Kinerja Harian di aplikasi SIMPEG, kehadiran apel pagi dan kehadiran peserta RAPIM.
7) Realisasi Pusbang SDM Parekraf s.d. 17 Oktober 2021.
8) Tindak lanjut disposisi surat
9) Penyampaian rencana ruang kerja Pusbang SDM Parekraf.
10) Top Control dan Top Action masing-masing kelompok substansi dan subbagian tata usaha dan rumah tangga.

Selanjutnya masing-masing koordinator memberikan detail terkait laporan top control dan top action, Koordinator Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan top action persiapan pelaksanaan internalisasi rapermen akreditasi program pelatihan parekraf, update penyusunan SOP pelaksanaan akreditasi, update penyusunan revisi permenpar no 12 tahun 2015 tentang tugas belajar dan izin belajar. Koordinator Jabatan Funsional menyampaikan top action penyusunan juknis JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, penyusunan kelas jabatan JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf, dan pelaksanaan inpassing JF Adyatama. Koordinator Pembinaan Administrasi dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi menyampaikan top action statuta Poltekpar NHI Bandung, kajian kebutuhan SDM ASN, dan persiapan kegiatan APTTEN.

kemudian Kapusbang SDM Parekraf memberikan tanggapan dan arahan kerja untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti agar program-program prioritas dapat diakselerasi. RAPIM akan diselenggarakan setiap selasa.

Geber, Gercep dan Gaspol. Salam SDM Unggul dan BerAKHLAK 🙏🙏

Bandung, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenparekraf/Baparekraf menghadiri Rapat Pimpinan STP NHI Bandung pada Senin, 18 Oktober 2021, secara virtual. Rapat dibuka secara langsung oleh Plt. Ketua STP NHI Bandung dan mengatakan bahwa Kepala PPSDM akan hadir dalam setiap Rapim Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata.

Lombok – Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenparekraf/Baparekraf menyampaikan sejumlah arahan dalam Rapat Pimpinan Poltekpar Lombok pada Senin, 18 Oktober 2021, secara virtual.

Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dan Politeknik Pariwisata Bali bersama dengan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari) persiapkan Rapat Koordinasi Nasional Perguruan Tinggi Pariwisata 2021. Hal ini diungkapkan Kepala PPSDM Faisal melalui rapat virtual pada Jumat, 15 Oktober 2021.