Hubungi kami :

Gedung Film Pesona Indonesia
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 47, RT.3/RW.3, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770

tu.ppsdm@kemenparekraf.go.id

Protokol CHSE di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan Uji Beban dan Norma Waktu di Provinsi Bali

Bali, tanggal 08 September 2020 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM) melaksanakan uji beban dan Norma waktu di Provinsi Bali. Responden berasal dari 10 (sepuluh) daerah yang yang telah di pilih sesuai karakteristik yang dibutuhkan dalam pengisian keusioner Uji Beban yang akan dibagikan.

PPSDM Lakukan Pembahasan Statuta Poltekpar Makassar dan Poltekpar Medan

Bogor – Setelah melakukan perbaikan pada rancangan peraturan menteri tentang statuta Poltekpar Lombok dan Poltekpar Palembang pada 11-12 Agustus 2020 lalu, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) kembali mengadakan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kali ini membahas tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar dan Politeknik Pariwisata Medan pada Rabu-Kamis, 9-10 September 2020 di Hotel Onih, Bogor.

PPSDM Melakukan Rapat Persiapan Pelatihan Policy Brief, Policy Paper, Policy Memo, Regulatory Impact Of Assessment dan Advokasi Kebijakan Batch II di Hotel Haris Vertu – Jakarta

Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Selasa (08/09/2020) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Rapat persiapan Pelatihan Policy Paper, Policy Brief, Policy Memo, Regulatory Impact Of Assessment, dan Advokasi Kebijakan Batch II, di Hotel Haris Vertu Harmoni Jakarta Pusat. Kegiatan dibuka oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai, SE, M.Si selaku Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, dengan menyampaikan bahwa kegiatan rapat ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan komptensi para ASN  di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf khususnya yang menduduki jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan yang belum dapat mengikuti pelatihan ini di Batch I. Pertemuan ini diharapkan sebagai langkah perbaikan berkelanjutan untuk pelatihan selanjutnya yang mengacu pada hasil evaluasi pelatihan yang sama sebelumnya.

Selanjutnya Ibu Nuraida Mokhsen (Praktisi Analis Kebijakan, Komisi Aparatur Sipil Negara), sebagai narasumber pada kegiatan rapat ini, menyarankan agar terdapat sesi yang mengupas terkait dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) termasuk pembinaan karir. Evaluasi lainnya dari Ibu Ida yaitu, tidak semua peserta memiliki informasi mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kemenparekraf/Baparekraf sehingga kesulitan mencari topik pada saat membuat policy brief, policy memo dan policy paper.

Dalam kegiatan rapat ini juga dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Para Widyaiswara di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, para Subkoordinator di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dan pelaksana/staf di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf yang berdiskusi dan memberikan masukan tentang materi, ujian komprehensif, komitmen dalam mengikuti pelatihan, jumlah jam pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil evalusi pelatihan. Penyesuaian materi untuk pelatihan Policy Brief/Paper/Memo, RIA dan Advokasi Hukum, berdampak pada jumlah jam pelajaran, dan dengan adanya penyesuaian materi dari hasil rapat akan dilaporkan kepada Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Bapak Anggara Hayun Anujuprana, S.T., M.T untuk mendapatkan arahan lebih lanjut agar pelatihan yang akan dilaksanakan lebih baik lagi.

PPSDM Melakukan Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan RBPP Pariwisata Dasar di STP Bandung

Kemenparekraf/Baparekraf, Bandung – Jumat (04/09/2020) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi mengenai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Rancang Bangun Program Pelatihan Pariwisata Dasar, di Hotel Novotel Cikini, Jakarta pada Senin 31 Agutus 2020 yang lalu. Kegiatan dibuka oleh Bapak Joko Abu Bakir selaku Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan, menyampaikan urgensi dari koordinasi ke NHI sebagai tindak lanjut dari upaya penyusunan Rancang Bangun Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Dasar dan dalam rangka rencana pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata dasar bagi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam waktu dekat.

Selanjutnya Bapak Hariyadi Darmawan memaparkan perkembangan terkait pokok – pokok materi yang sudah coba dikemas untuk rancang bangun program pelatihan pariwisata dasar, yaitu meliputi rencana capaian pembelajaran diklat teknis dasar, berisi tujuan, sasaran, dan prasyarat peserta, kemampuan kerja atau ketrampilan khusus, serta penguasaan pengetahuan peserta jika mengikuti pelatihan. Bapak Hariyadi juga menyampaikan acuan format penyusunan modul diklat, kerangka penyusunan modul diklat, pola pelaksanaan kegiatan, bahan diskusi mengenai materi, pilihan tampilan slide, dan pilihan tampilan modul. Sedangkan untuk konsep modul dan tema cover buku modul sudah disesuaikan dengan kesepakatan pada pertemuan pada rapat RBPP Pariwisata Dasar, di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Terkait dengan teknis penyelenggaraan, Pak Haryadi mengusulkan bahwa nantinya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Dasar akan diskemakan dengan menggunakan Blended learning. Pelaksanaan pelatihan dengan propori 20% secara virtual learning, yaitu peserta akan dipisah antara pengajar/narasumber/widyaiswara dengan pelaksanaan pemberian materi dari kamar masing-masing, dan 80% dengan mengunakan tatap muka yang tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Koordinasi dilanjutkan dengan pembahasan rencana penyusunan Rancang Bangun Program Pelatihan Ekonomi Kreatif, tentunya setelah penyusunan Rancang Bangun Program Pelatihan

Koordinasi Kediklatan PPSDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke BPSDM Jawa Barat

Kemenparekraf/Baparekraf, Bandung – Jumat (04/09/2020) PPSDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi mengenai Diklat Teknis dan Manajerial ke BPSDM Provinsi Jawa Barat. Tim Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai bersama dengan tim dari Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan melakukan koordinasi dengan pihak BPSDM. Kunjungan koordinasi kali ini telah disambut dengan baik oleh Bapak Pupun Saefunudin selaku Sekretaris BPSDM, didampingi oleh Bapak Ucup Yusup selaku Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan, Bapak Wawan Suwandi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Ibu Susi Tusilawati selaku Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti I, Ibu Sri Wulan Nurnaningsih selaku Analis Kerjasama Diklat, dan Ibu Irma Yuliawantini selaku Kepala Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi.

Dalam kegiatan koordinasi hari ini, Bapak R. Adi Mukhtar Rivai menyampaikan maksud dan tujuan PPSDM Parekraf yang ingin melakukan pembelajaran lebih dalam mengenai Diklat Teknis dan Manajerial. Tim BPSDM menyambut baik dan menyampaikan bahwa selain telah menyelenggarakan Diklat Manajerial, pihak BPSDM akan mulai melaksanakan penyelenggaraan Diklat Teknis berbasis kompetensi bagi para ASN.

Di acara koordinasi ini, pihak BPSDM telah gencar menjalani perintah Gubernur Jabar, yaitu menjadikan pariwisata sebagai muka dari Jawa Barat dan merupakan program prioritas Jawa Barat pada saat ini. Oleh karena itu, BPSDM memiliki rencana untuk melaksanakan Diklat Pariwisata.

Bak gayung bersambut, PPSDM Parekraf pun saat ini sedang merancang pelaksanaan diklat pariwisata dasar yang diperuntukkan bagi ASN di bidang kepariwisataan. Tim dari BPSDM mengungkapkan rencana untuk menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mampu mengakomodir diklat pariwisata dasar bagi para ASN di bidang kepariwisataan di provinsi  Jawa Barat. Oleh karena itu, hasil dari koordinasi yang dilakukan pada hari ini, PPSDM Parekraf memiliki rencana untuk mengusulkan BPSDM Jawa Barat sebagai pilot project pelaksanaan program pelatihan teknis pariwisata dasar di daerah dan kedepannya akan dilakukan akreditasi lembaga diklatnya sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan diklat pariwisata bagi para ASN bidang kepariwisataan di provinsi Jawa Barat.