Kemenparekraf/Baparekraf, Jakarta – Rabu (23/09/2020) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Universitas Sebelas Maret merancang Perjanjian Kerja Sama guna tindak lanjut kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Pusbang SDM Parekraf dibidang penilaian kompetensi. Kegiatan dibuka oleh Bapak R. Adi Mukhtar Rivai selaku Koordinator Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan. Bapak Adi menyampaikan pesan dari Bapak Anggara Hayun selaku Kepala Pudat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusbang SDM Parekraf dengan LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat segera diselesaian dan memperoleh adanya finalisasi.

Selanjutnya Bapak Tuhana selaku Kepala PPKDK LPPM UNS menyampaikan kegiatan magang dapat akan dapat dilakukan pada bulan Oktober dan November. Bapak Tuhana berharap rapat ini akan dapat menghasilkan PKS yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama yang meliputi pihak penanda tangan PKS, maksud dan tujuan, ruang lingkup PKS, hak dan kewajiban, dan juga biaya. Harapannya PKS ini dapat ditanda tangani minggu ini.

Kemenparekraf/Baparekraf, Bogor – Selasa, 22 September 2020 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PPSDM Parekraf) mengadakan pertemuan secara daring dengan Tim Assessor dari PUPR guna membahas hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi dari Calon Auditor Utama Inspektorat Utama yang telah dilaksanakan pengambilan datanya pada tanggal 2 – 3 September 2020. Pertemuan juga dihadiri oleh Bapak Restog Krisna Kusuma selaku Inspektur Utama sekaligus pimpinan dari yang bersangkutan dan juga sebagai yang melakukan permohonan untuk dilakukannya Assessment terhadap salah satu Calon Auditor Utama.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Anggara Hayun Anujuprana selaku Kepala PPSDM Parekraf. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Inspektur Utama karena telah mempercayakan pelaksanaan Assessment untuk Calon Auditor Utama kepada PPSDM Parekraf. “Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan Tim Assessor dari Kementerian PUPR sekaligus dari hal tersebut kami dapat belajar terkait bagaimana menyelenggarakan Assessment Center secara profesional” ujar Bapak Kepala PPSDM Parekraf. Hadirnya Inspektur Utama Kemenparekraf selaku user bertujuan untuk membahas serta berdiskusi dengan assessor terkait hasil dari assessment, dan juga pengambilan keputusan terkait layak atau tidaknya assesse untuk diusulkan menjadi auditor utama tetap ada pada Inspektur Utama.

Selanjutnya, Bapak Restog Krisna Kusuma selaku Inspektur Utama menyampaikan rasa terima kasihnya karena sangat terbantu terkait pelaksanaan assessment, Inspektorat perlu banyak pengembangan karakter dan potensi untuk para auditor, karena menjadi auditor berarti menjadi panutan supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai auditor bukan bertujuan untuk mencari temuan, namun sebagai pre warning system supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait kompetensi teknis paling banyak ialah menyangkut barang dan jasa, berikutnya adalah review, kemudian tugas tambahan terkait Reformasi Birokrasi.

Ibu Canka selaku Kepala Pusat Pengembangan Talenta Kementerian PUPR juga menyampaikan rasa bangga karena telah dipercaya untuk membantu proses assessment di Kemenparekraf/Baparekraf melalui tenaga Tim Assessor PUPR yaitu Ibu Chitra, Ibu Joerni, Ibu Niniek, dan Ibu Fieghie. Semoga kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Kemenparekraf/Baparekraf dapat terjalin dengan baik kedepannya.

Surakarta – Menindak lanjuti pertemuan dengan LPPM Universitas bulan Agustus lalu, Pusbang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai pembahasan magang. Kegiatan dibuka oleh Bapak Tuhana selaku dosen Universitas Negeri Sebelas Maret yang juga merupakan Panitia Seleksi Assessment Center LPPM UNS. Bapak Tuhana menyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Pusat Pengembangan SDM Parekraf untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai magang yang akan dilaksanakan oleh asesor di Pusbang SDM Parekraf

Pusbang SDM Parekraf berkeinginan untuk membangunt assessment center dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Adi menyampaikan bahwa Pusbang SDM Parekraf sedang melakukan penjajakan ke Kementerian atau Universitas terkait penerapan Assesment Center.

Hasil dari rapat koordinasi akan disampaikan kepada pimpinan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke tahap kerja sama antar institusi.

Kemenparekraf/Baparekraf, Bogor – Selasa (15/09/2020) Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan (KPP) melaksanakan pertemuan guna membahas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Manajemen Talenta dan Assessment Center. Dalam pertemuan ini, hadir narasumber  Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusa Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Bapak Aba Subagja, serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bapak Purwanto melalui media daring Zoom Meeting.

Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusbang SDM Parekraf), Bapak Anggara Hayun Anujuprana. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya PermenpanRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Merit, oleh sebab itu Pusbang SDM Parekraf perlu untuk membuat payung hukum terlebih dahulu untuk mengatur tentang Manajemen Talenta dan Assessment Center. Melalui pertemuan ini, Pusbang SDM Parekraf diharapkan memperoleh masukan berdasarkan pengalaman yang sudah dijalankan oleh KemenpanRB dan BKN.

Paparan pertama disampaikan oleh narasumber Bapak Aba Subagja terkait Implementasi Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah. Beliau menyampaikan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga harus menerapkan Manajemen Talenta pada tahun 2024. Materi selanjutnya oleh narasumber kedua yaitu Bapak Purwanto mengenai Implementasi Assessment Center pada Instansi Pemerintah. Dalam paparannya, beliau  menekankan bahwa instansi penyelenggara penilaian kompetensi perlu untuk dilakukan penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) oleh instansi pembina, dalam hal ini BKN. Melalui akreditasi ini, akan diperoleh kategori akreditasi A,B,C,D dengan kewenangan penilaian kompetensi yang berbeda. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi konsep Policy Brief Pedoman Manajemen Talenta oleh M. Yudha Firas Ammar serta konsep Policy Brief Pedoman Assessment Center oleh Imam Arif Wicaksono.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan adanya masukan para peserta dari Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (BSDMO), Biro Umum dan Hukum (BUH), serta kedeputian di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

Medan – Setelah melaksanakan koordinasi mengenai diklat teknis dan manajerial di Puslatbang KMP LAN Makassar dan BPSDM Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui dan mempelajari seluruh hal terkait pelaksanaan kediklatan dan yang perlu diterapkan dalam mengembangkan layanan kediklatan di Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan kembali melanjutkan koordinasi dengan Politeknik Pariwisata Medan dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 11 September 2020.

“Mekanisme Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (P2BK) merupakan kerangka pikir layanan dalam menetapkan program dan implementasi diklat kepada ASN berdasarkan hasil saran pengembangan dan hasil identifikasi kebutuhan diklat dari setiap unit kerja,”  penjelasan dari Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Bapak R. Adi Mukhtar Rivai dalam pemaparannya kepada pihak Poltekpar Medan dan BPO Danau Toba.

Penjelasan tersebut diterima baik dengan penuh rasa keingintahuan pihak Poltekpar Medan mengingat permasalahan yang dihadapi saat ini terkait kebutuhan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas teknis dukungan manajemen karena tugas manajemen teknis dirangkap oleh para dosen. Selain itu tidak adanya sosialisasi yang diterima oleh pihak Poltekpar Medan dalam mengetahui informasi terkait jabatan fungsional dan cara pengumpulan angka kredit.

Selama sesi diskusi, Bapak Zumry Sulthony selaku Direktur III menyebutkan pelatihan soft skill untuk pegawai setara eselon III kebawah. Kebutuhan diklat Pim III dan IV pun sangat dibutuhkan karena sudah hampir 5 tahun kesempatan untuk mengikuti diklat Pim III dan IV sangat sedikit. Pada kesempatan yang sama Bapak Ngetemin selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik pun menyatakan setuju dan mendukung  pelaksanaan profiling kepada ASN di Poltekpar Medan, karena akan sangat berguna untuk mengetahui rencana karir setiap pegawai di lingkungan Poltekpar Medan dan khususnya bagi para staf yang belum mengetahui jabatan fungsional yang akan diambil.

Hal yang senada juga diutarakan oleh Bapak Bambang Cahyo selaku Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik terkait kebutuhan diklat seperti pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan badan pelayanan umum, pelatihan administrasi kepegawaian, pelatihan bendahara dan pengelola keuangan, pelatihan perpajakan, pelatihan tata persuratan, pelatihan pariwisata, pelatihan table manner dan juga Soft Skills untuk para pejabat dan pegawai dilingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.